Pantau - Keputusan PDIP yang tidak jadi mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) untuk Pilkada Jakarta 2024 diduga kuat disebabkan oleh tiga faktor utama.
Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, mengungkapkan tiga alasan yang kemungkinan besar menjadi penyebab batalnya pengumuman tersebut.
Pertama, kemungkinan adanya syarat menjadi kader partai yang sulit dipenuhi oleh Anies Baswedan.
Menurutnya, PDIP memiliki syarat utama bahwa calon gubernur yang diusung partai harus menjadi kader partai.
"Bagi Anies Baswedan, hal ini mungkin menjadi batu sandungan," ujar Sugiyanto, Selasa (27/8/2024).
Sugiyanto menambahkan, jika Anies tiba-tiba bergabung dengan PDIP demi maju di Pilkada Jakarta, hal ini kemungkinan besar akan menimbulkan kekecewaan dari partai-partai yang sebelumnya mendukungnya dalam Pilpres 2024.
"Anies mungkin bisa dianggap sebagai 'pengkhianat' oleh partai-partai tersebut serta oleh para pendukungnya, yang melihatnya sebagai tokoh independen," katanya.
Kedua, tantangan menjadi petugas partai. PDIP dikenal memiliki prinsip bahwa setiap kader yang diusung dalam pemilu harus berperan sebagai 'petugas partai', yang berarti tunduk pada kebijakan dan keputusan partai.
"Bagi Anies, yang dikenal dengan gaya kepemimpinan independen dan sering mengedepankan gagasannya sendiri, peran ini bisa sangat sulit dipenuhi," jelas Sugiyanto.
Sugiyanto menilai, menyesuaikan diri dengan aturan internal PDIP yang mungkin tidak sejalan dengan visi Anies sendiri bisa menjadi faktor penghalang bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk maju sebagai calon dari PDIP.
Terakhir, menurut Sugiyanto adanya kewajiban mengikuti kebijakan PDIP dalam program gubernur.
"Ini berarti kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan Anies sebagai gubernur kemungkinan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PDIP," tuturnya.
Bagi Anies, yang terbiasa dengan kebebasan dalam menentukan kebijakan, keterikatan yang kuat pada kebijakan partai bisa menjadi beban besar.
"Keterikatan ini bisa menghambat kreativitas dan inovasi yang ingin diterapkannya di Jakarta," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
