
Pantau - Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.
Ia mengakui bahwa pilkada langsung, seperti yang disampaikan Prabowo, memang memiliki biaya tinggi.
"Demokrasi seperti ini akan sangat berbiaya tinggi. Salah satu spirit demokrasi Indonesia adalah musyawarah mufakat," ujar Cak Imin saat ditemui di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jumat (13/12/2024) malam.
Cak Imin menegaskan, pentingnya diskusi lebih mendalam mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, termasuk apakah keputusan seluruh pilkada akan diserahkan sepenuhnya kepada DPRD.
Baca Juga: Partai Demokrat Bakal Kaji Usulan Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
"Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada saya kira layak didukung. PKB juga mendukung. Namun, mekanismenya, apakah langsung DPRD atau sebagian saja, itu perlu didiskusikan bersama," katanya.
Menanggapi kekhawatiran bahwa pilkada melalui DPRD dapat mengebiri hak rakyat, Cak Imin menyatakan bahwa penerapan sistem tersebut harus dikaji dengan cermat.
Ia juga menyoroti demokrasi dengan biaya tinggi cenderung hanya menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan finansial.
"Demokrasi yang berbiaya tinggi hanya akan memenangkan pemilik uang besar, sehingga rakyat dirugikan. Karena itu, kita harus memperbaiki sistemnya, bukan mengorbankan hak demokrasi," tegasnya.
Baca Juga: Begini Respons KPU RI soal Wacana Pilkada Dipilih melalui DPRD
Gagasan ini sejalan dengan wacana yang dilontarkan Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024).
Prabowo mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, seperti yang diterapkan di beberapa negara lain, untuk menekan biaya pelaksanaan pilkada.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD, maka DPRD itulah yang memilih gubernur atau bupati," ujar Prabowo.
Ia juga menambahkan, anggaran yang dihemat dari pilkada langsung dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih penting bagi masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Andreas