Pantau - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo menggelar acara malam Anugerah Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2024, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja terbaik dalam pengelolaan dokumentasi hukum yang dilakukan oleh KPU kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo.
Acara yang diadakan pada Rabu (25/12/2024) ini bertujuan untuk menilai dan memberi apresiasi terhadap pengelolaan JDIH yang telah berjalan secara tertib dan transparan di seluruh wilayah KPU kabupaten dan kota. Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola, menjelaskan bahwa penganugerahan ini juga merupakan bagian dari rutinitas tahunan yang dilakukan KPU untuk memantau dan mengevaluasi kinerja satuan kerja di daerah.
Baca Juga:
KPU Luncurkan Aplikasi 'Satu Peta Data' untuk Tingkatkan Akses dan Transparansi Data Pemilu 2024
Meningkatkan Pengetahuan Hukum melalui JDIH
Sophian menambahkan bahwa JDIH KPU berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan penggunaan dokumen produk hukum secara terpadu, yang meliputi berbagai peraturan, keputusan, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan pemilu. Dokumen tersebut dapat diakses melalui website JDIH, yang dirancang untuk memudahkan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat.
"JDIH ini bukan hanya sebagai wadah penyimpanan produk hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat terkait dengan proses pemilu. Website JDIH mencakup berbagai produk hukum seperti undang-undang, keputusan, putusan pengadilan, dan lain sebagainya," ujar Sophian.
Imbauan untuk Pengelola JDIH
Sophian berharap para pengelola JDIH di tingkat kabupaten dan kota dapat lebih aktif dalam menyebarkan informasi hukum terbaru. Ia mengimbau agar informasi tersebut dibagikan dalam bentuk tautan atau link keputusan, bukan dalam format file PDF, guna meningkatkan jumlah pengunjung dan interaksi dengan laman JDIH.
"Kami juga mengharapkan pengelolaan JDIH yang lebih baik dan transparan, lengkap, serta akuntabel di seluruh KPU se-Provinsi Gorontalo. Hal ini akan memaksimalkan fungsi JDIH dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas KPU," jelasnya.
Peningkatan Standar Pengelolaan JDIH
Untuk mendukung upaya ini, KPU Provinsi Gorontalo menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI, Agung Prasetyo dan Fakhri Ali Ibrahim, yang menyampaikan materi tentang standarisasi pengisian meta data produk hukum dan evaluasi pengelolaan JDIH. Mereka juga memberikan paparan tentang pentingnya penyeragaman dalam pengelolaan dokumen hukum di seluruh KPU kabupaten dan kota.
Penghargaan untuk Pengelola JDIH Terbaik
Pada malam penganugerahan ini, KPU Boalemo berhasil meraih peringkat pertama dalam kategori Pengelolaan JDIH KPU kabupaten/kota tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2024. Peringkat kedua diraih oleh Kota Gorontalo, dan KPU Bone Bolango menempati posisi ketiga.
Sophian mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi yang diraih Provinsi Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir, di mana mereka sering kali memperoleh penghargaan terbaik dalam kategori wilayah kecil dari KPU RI. Semua ini, menurutnya, tidak lepas dari kerjasama yang solid antara seluruh KPU kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
