Pantau - Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, partai politik (parpol) di Indonesia seperti sebuah perusahaan keluarga.
"Indonesia ini tidak punya partai politik, yang ada adalah perusahaan keluarga yang bernama partai. Makanya Ibu Mega (Ketua Umum PDIP) bisa dibilang CEO, begitu juga Pak Prabowo (Ketua Umum Gerindra)," kata Feri dalam diskusi daring bertajuk 'Reformasi Keuangan Partai Politik: Peluang dan Tantangan', Rabu (26/10/2022).
Feri mengatakan, setelah Reformasi 1998, hampir semua sistem bernegara diperbaiki regulasinya. Tetapi tidak dengan sistem partai politik.
Karena itu, menurutnya, partai masih bergantung pada figur sentral ketua umum ataupun kelompok dominan dalam partai.
Dominannya satu sosok atau kelompok ini, lanjut Feri, tak terlepas dari sistem pembiayaan partai politik. Partai di Indonesia boleh menerima dana dari tiga sumber, yakni iuran anggota, donasi, dan bantuan negara.
"Tapi, iuran anggota selama ini tidak jalan hampir di semua partai. Jangankan meminta iuran anggota, mengajak masyarakat jadi kader partai saja sulit,"ungkapnya.
Feri melanjutkan, ketiadaan iuran anggota itu yang membuat partai bergantung pada pendanaan dari elit partai. Hal tersebut juga akan mendorong partai mencari pendanaan dari luar.
"Karena dana partai cuma sedikit karena tidak ada sumbangan dari kader, akhirnya pendanaan lebih banyak berbasis kepemilikan ketua atau figur-figur kaya dari parpol itu," pungkasnya.
Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko, ketika partai bergantung pada pendanaan dari luar, maka sang donatur sudah seperti pemegang saham partai.
Danang mengatakan, para pemegang saham ini akan mendapatkan imbal balik dari kader partai yang berhasil menduduki jabatan publik. Imbal balik itu biasanya dalam bentuk pemberian kontrak proyek konstruksi.
Karena itu, ujar Danang, TII mendukung upaya pemerintah menambah dana bantuan kepada partai agar partai tidak lagi milik donatur atau segelintir elite partai, tapi milik publik. Dengan begitu, keputusan politik oleh partai akan berpihak kepada publik.
"Ketika negara hadir memberikan bantuan, itu ternyata juga tidak mudah. Tentu masuknya negara, maka akan menggusur kepemilikan mereka atas partai politik," kata Danang.
"Indonesia ini tidak punya partai politik, yang ada adalah perusahaan keluarga yang bernama partai. Makanya Ibu Mega (Ketua Umum PDIP) bisa dibilang CEO, begitu juga Pak Prabowo (Ketua Umum Gerindra)," kata Feri dalam diskusi daring bertajuk 'Reformasi Keuangan Partai Politik: Peluang dan Tantangan', Rabu (26/10/2022).
Feri mengatakan, setelah Reformasi 1998, hampir semua sistem bernegara diperbaiki regulasinya. Tetapi tidak dengan sistem partai politik.
Karena itu, menurutnya, partai masih bergantung pada figur sentral ketua umum ataupun kelompok dominan dalam partai.
Dominannya satu sosok atau kelompok ini, lanjut Feri, tak terlepas dari sistem pembiayaan partai politik. Partai di Indonesia boleh menerima dana dari tiga sumber, yakni iuran anggota, donasi, dan bantuan negara.
"Tapi, iuran anggota selama ini tidak jalan hampir di semua partai. Jangankan meminta iuran anggota, mengajak masyarakat jadi kader partai saja sulit,"ungkapnya.
Feri melanjutkan, ketiadaan iuran anggota itu yang membuat partai bergantung pada pendanaan dari elit partai. Hal tersebut juga akan mendorong partai mencari pendanaan dari luar.
"Karena dana partai cuma sedikit karena tidak ada sumbangan dari kader, akhirnya pendanaan lebih banyak berbasis kepemilikan ketua atau figur-figur kaya dari parpol itu," pungkasnya.
Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko, ketika partai bergantung pada pendanaan dari luar, maka sang donatur sudah seperti pemegang saham partai.
Danang mengatakan, para pemegang saham ini akan mendapatkan imbal balik dari kader partai yang berhasil menduduki jabatan publik. Imbal balik itu biasanya dalam bentuk pemberian kontrak proyek konstruksi.
Karena itu, ujar Danang, TII mendukung upaya pemerintah menambah dana bantuan kepada partai agar partai tidak lagi milik donatur atau segelintir elite partai, tapi milik publik. Dengan begitu, keputusan politik oleh partai akan berpihak kepada publik.
"Ketika negara hadir memberikan bantuan, itu ternyata juga tidak mudah. Tentu masuknya negara, maka akan menggusur kepemilikan mereka atas partai politik," kata Danang.
- Penulis :
- Aditya Andreas
