Pantau - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melontarkan wacana untuk menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden. Partai Demokrat mengingatkan hal tersebut mirip tindakan dari Ketua DPR/MPR RI periode 1997-1999, Harmoko.
Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyebut, Harmoko merupakan orang yang paling getol meminta agar Soeharto kembali menjadi presiden.
"Selain sebagai Ketua MPR, Harmoko juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Partai yang saat ini juga menaungi Bambang Soesatyo. Tentu tidak ada kaitannya, namun ada fakta kemiripan sejarahnya," kata Syahrial, Jumat (9/12/2022).
Syahrial mengungkapkan, Bamsoet memakai pola yang sama ketika menyinggung wacana perpanjangan presiden dengan hasil survei kepuasan pemerintahan.
Menurutnya, langkah ini juga mirip dengan yang terjadi menjelang kejatuhan Orde Baru. Saat itu, Harmoko mendorong agar Soeharto kembali maju pada Pemilu 1997.
"Saya menduga, orang-orang yang selalu meniupkan ide soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden adalah penumpang gelap reformasi. Tidak taat konstitusi dan haus kekuasaan," katanya.
Syahrial berharap, Presiden Jokowi tak merestui wacana tersebut, baik perpanjangan presiden maupun penundaan Pemilu 2024.
Ia menginginkan, Jokowi taat pada konstitusi yang telah membatasi masa jabatan presiden selama dua periode kepemimpinan.
"Semoga Presiden Jokowi tidak terlena dan lebih mengutamakan kepentingan persatuan bangsa. Bahwa ada catatan kelam sejarah godaan kekuasaan yang mencederai konstitusi dan demokrasi," tandasnya.
Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyebut, Harmoko merupakan orang yang paling getol meminta agar Soeharto kembali menjadi presiden.
"Selain sebagai Ketua MPR, Harmoko juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Partai yang saat ini juga menaungi Bambang Soesatyo. Tentu tidak ada kaitannya, namun ada fakta kemiripan sejarahnya," kata Syahrial, Jumat (9/12/2022).
Syahrial mengungkapkan, Bamsoet memakai pola yang sama ketika menyinggung wacana perpanjangan presiden dengan hasil survei kepuasan pemerintahan.
Menurutnya, langkah ini juga mirip dengan yang terjadi menjelang kejatuhan Orde Baru. Saat itu, Harmoko mendorong agar Soeharto kembali maju pada Pemilu 1997.
"Saya menduga, orang-orang yang selalu meniupkan ide soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden adalah penumpang gelap reformasi. Tidak taat konstitusi dan haus kekuasaan," katanya.
Syahrial berharap, Presiden Jokowi tak merestui wacana tersebut, baik perpanjangan presiden maupun penundaan Pemilu 2024.
Ia menginginkan, Jokowi taat pada konstitusi yang telah membatasi masa jabatan presiden selama dua periode kepemimpinan.
"Semoga Presiden Jokowi tidak terlena dan lebih mengutamakan kepentingan persatuan bangsa. Bahwa ada catatan kelam sejarah godaan kekuasaan yang mencederai konstitusi dan demokrasi," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
