Pantau - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mencurigai gugatan sistem Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah diatur.
Ia khawatir, hasil keputusan MK pun telah ditentukan untuk meloloskan sistem Pemilu kembali ke proporsional tertutup.
"Saya agak takut dengan Sururudin dan kawan-kawan ini sudah ada main mata dengan kelompok, yang khawatir saya, saya itu akan memudahkan Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan, mengembalikan ke sistem tertutup," ucap Fahri, Rabu (4/1/2022).
Fahri menuding, sudah ada settingan dalam gugatan tersebut. Sururudin hanya sekedar mendaftarkan gugatan, dan sudah ada yang mengatur hasilnya.
"Seperti ada yang sudah mengatur di sana. 'Tenang aja kamu maju aja, nanti kamu hadir aja di MK. Pokoknya hasilnya akan mantap lah, kita atur barang ini'. Itu yang saya takut," kata Fahri.
Fahri menegaskan, dirinya tidak menyetujui pengembalian sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup. Menurutnya, hal tersebut akan memundurkan kembali iklim demokrasi ke masa otoriter.
"Partai boleh mencalonkan, tetapi jangan dibiarkan dipilih oleh mereka, dipilihnya oleh rakyat. Karena unit penyelenggara negara dalam demokrasi adalah pejabat, bukan institusi, bukan dalam sistem komunis atau di dalam sistem demokrasi terpimpin itu," tegasnya.
Ia khawatir, hasil keputusan MK pun telah ditentukan untuk meloloskan sistem Pemilu kembali ke proporsional tertutup.
"Saya agak takut dengan Sururudin dan kawan-kawan ini sudah ada main mata dengan kelompok, yang khawatir saya, saya itu akan memudahkan Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan, mengembalikan ke sistem tertutup," ucap Fahri, Rabu (4/1/2022).
Fahri menuding, sudah ada settingan dalam gugatan tersebut. Sururudin hanya sekedar mendaftarkan gugatan, dan sudah ada yang mengatur hasilnya.
"Seperti ada yang sudah mengatur di sana. 'Tenang aja kamu maju aja, nanti kamu hadir aja di MK. Pokoknya hasilnya akan mantap lah, kita atur barang ini'. Itu yang saya takut," kata Fahri.
Fahri menegaskan, dirinya tidak menyetujui pengembalian sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup. Menurutnya, hal tersebut akan memundurkan kembali iklim demokrasi ke masa otoriter.
"Partai boleh mencalonkan, tetapi jangan dibiarkan dipilih oleh mereka, dipilihnya oleh rakyat. Karena unit penyelenggara negara dalam demokrasi adalah pejabat, bukan institusi, bukan dalam sistem komunis atau di dalam sistem demokrasi terpimpin itu," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
