Pantau - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, kementerian tersebut sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di Indonesia termasuk yang dikuasai oleh pemerintah daerah hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Pemerintah akan menjamin ketersediaan tanah dan saat ini kita sedang melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di seluruh Indonesia," kata Fahri Hamzah
Bahkan, kata Fahri, Kementerian PKP memiliki Direktur Penyediaan Lahan yang akan fokus menangani masalah tersebut. Untuk jangka panjang gagasan itu akan mengarah kepada land bank kepemilikan lahan dan perumahan.
Baca juga: Fahri Hamzah Usul Omnibus Law Perumahan untuk Atasi Regulasi yang Berbelit
Ke depannya tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh pemerintah daerah hingga BUMN seperti di jalur-jalur kereta api akan ditindaklanjuti oleh Kementerian PKP.
"Jadi, akan kita siapkan tanah sehingga investor tidak perlu pusing cari tanah," ujar Fahri.
Bahkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan memberikan harga murah dan berupaya menormalkan harga tanah yang saat ini sudah sangat tinggi atau mahal.
Baca juga: Fahri Hamzah Sentil Kementerian PU: Negara Bukan Kontraktor, Fokus Bantu Pengembang
Apabila rencana itu berjalan, maka selanjutnya Kementerian PKP mulai membangun rumah bagi masyarakat dengan mencari investor yang sanggup memberikan penawaran harga terbaik.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo, targetnya ialah masing-masing satu juta unit rumah akan dibangun di daerah pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian PKP akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah.
Berdasarkan rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu, pembangunan sanitasi dan pendirian dapur dalam program tiga juta rumah menjadi penting dan mendesak. Sebab, ketiadaan sanitasi bisa menjadi penyebab bakteri escherichia coli.
Baca juga: Anis Matta hingga Bima Arya Masuk Daftar Tokoh yang Dipanggil Prabowo di Hari Kedua
"Pertama kita akan fokus dulu pada sanitasi dan pembangunan dapur rumah-rumah yang tidak layak huni," ujarnya.
Kemudian, untuk di wilayah perkotaan Kementerian PKP akan menyasar perumahan-perumahan yang selama ini tidak layak dan disulap menjadi bangunan seperti rumah susun atau apartemen.
"Tidak usah khawatir. Bapak Presiden selalu bilang uangnya ada (untuk pembangunan)," kata dia.
Baca juga: Fahri Hamzah: Presidential Threshold Juga Semestinya Dihapus
- Penulis :
- Wulandari Pramesti
