Pantau - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melontarkan kritik tajam kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dinilai seolah-olah bertindak seperti kontraktor proyek. Kritik itu muncul dalam konteks penjelasan Fahri tentang program Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan 3 juta rumah per tahun.
Dalam Dialog Nasional Perumahan di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11), Fahri menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menjadi pesaing pengembang properti. “Saya kasih frame dulu, biar teman-teman ini jangan salah paham. Seolah-olah pemerintah akan menjadi kontraktor. Enggak boleh!” kata Fahri dengan nada tegas.
Baca juga: Rano Karno Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Perumahan di Jakarta
Kritik Keras untuk Kementerian PU
Fahri secara langsung menyentil Kementerian PU yang dinilainya semakin menyerupai perusahaan kontraktor. “Saya mohon maaf, saya juga kritik PU sebenarnya. PU itu lama-lama saya lihat jadi kayak perusahaan kontraktor. Enggak boleh itu!” ujarnya, disambut riuh peserta acara.
Menurut Fahri, peran pemerintah seharusnya adalah sebagai regulator yang mendukung sektor properti dengan mempermudah proses dan memberikan solusi pada sektor yang tidak bisa dibiayai oleh pasar. “Kehadiran negara itu bukan menjadi kontraktor atau developer. Bukan menjadi pesaing saudara-saudara,” tegasnya.
Proyek 3 Juta Rumah: Kolaborasi, Bukan Kompetisi
Fahri menegaskan bahwa proyek pembangunan 3 juta rumah per tahun tidak akan dikerjakan langsung oleh pemerintah. Proyek ini akan melibatkan pengembang properti, dengan rincian 2 juta rumah dibangun di pedesaan dan 1 juta apartemen di perkotaan.
“Biar teman-teman tenang dan mengerti, saya khawatir ada yang salah membaca sinyal. Kehadiran negara di sini adalah membantu, bukan untuk bersaing,” jelas Fahri.
Program ini menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor properti.
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
- Editor :
- Muhammad Rodhi
