Pantau - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, berharap angka presidential treshold atau ambang batas pencalonan presiden diturunkan.
Merujuk pada pengalaman di masa lalu ketika bakal calon presiden hanya dua pasangan, calon cenderung membelah. Tapi ketika lebih dari dua paslon ada peluang kompetisi yang sehat.
"Kompetisi karya dan gagasan sehingga lebih baik buat demokrasi kalau lebih dari 2 paslon," kata Mardani saat dihubungi, Senin (26/1/2023).
Baca juga: Mardani Usul Anak Presiden Dilarang Maju Jadi Calon Pejabat
Mardani menilai presidential threshold sebaiknya 4 sampai 7 persen. Ia tak sepakat dengan PT 0 persen lantaran khawatir berpotensi gaduh.
"Kalau 0 kadang-kadang complicated-nya calonnya lebih banyak, nah itu buruk juga. Kalau calonnya ada 20 kan repot kita, kalau calonnya 4-5 lebih bagus," katanya.
Saat ini, lanjut dia, UU masih mewajibkan 20%. Angka tersebut memberatkan sejumlah partai politik untuk mengusung capres-cawapres.
Partai Kebangkitan Nusantara menggugat pasal 222 UU Pemilu yang berisi aturan ambang batas presiden 20 persen ke MK. PKN menilai aturan itu tidak demokratis.
Merujuk pada pengalaman di masa lalu ketika bakal calon presiden hanya dua pasangan, calon cenderung membelah. Tapi ketika lebih dari dua paslon ada peluang kompetisi yang sehat.
"Kompetisi karya dan gagasan sehingga lebih baik buat demokrasi kalau lebih dari 2 paslon," kata Mardani saat dihubungi, Senin (26/1/2023).
Baca juga: Mardani Usul Anak Presiden Dilarang Maju Jadi Calon Pejabat
Mardani menilai presidential threshold sebaiknya 4 sampai 7 persen. Ia tak sepakat dengan PT 0 persen lantaran khawatir berpotensi gaduh.
"Kalau 0 kadang-kadang complicated-nya calonnya lebih banyak, nah itu buruk juga. Kalau calonnya ada 20 kan repot kita, kalau calonnya 4-5 lebih bagus," katanya.
Saat ini, lanjut dia, UU masih mewajibkan 20%. Angka tersebut memberatkan sejumlah partai politik untuk mengusung capres-cawapres.
Partai Kebangkitan Nusantara menggugat pasal 222 UU Pemilu yang berisi aturan ambang batas presiden 20 persen ke MK. PKN menilai aturan itu tidak demokratis.
- Penulis :
- Syahrul Ansyari
