Ganjar Telepon Heru Budi, PPP: Yang Gak Boleh itu 'Merintah'

Pantau - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek membela bacapres PDIP Ganjar Pranowo usai menelpon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono setelah menerima keluhan warga Jakarta Utara. Menurut Awiek, wajar jika pejabat publik menyalurkan aspirasi warga yang melapor kepadanya.

"Lah kalau saya nelepon Pak Heru boleh nggak? Ya boleh lah. Pak Ganjar kan pejabat, tokoh publik, menyampaikan aspirasi tuh boleh. Misalkan saya ketemu warga DKI, dia mengalami keluhan, terus saya telepon Pak Heru, kan sama konteksnya," kata Awiek kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

"Saya sebagai politisi nasional, Pak Ganjar juga. Saya anggota DPR, Pak Ganjar gubernur, sama-sama pejabat publik. Ketika mendengar keluhan warga, ya telepon yang bersangkutan," imbuh Awiek.

Awiek menyebut, hal yang tak boleh dilakukan Ganjar yaitu menelepon Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa untuk menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Dia juga menuturkan, Ganjar boleh-boleh saja menelepon Heru Budi.

"Yang ndak boleh kalau Pak Ganjar neleponnya Gubernur Jawa Timur. Masalahnya di Jakarta, teleponnya Gubernur Jawa Timur. Itu nggak boleh, bukan urusannya. Tapi kalau beliau neleponnya Pak Heru, terus menyampaikan aspirasi yang berkembang, ya boleh dong,. Nggak ada yang dilanggar. Kecuali Pak Ganjar memerintah Pak Heru" sambungnya.

Awiek mengatakan Ganjar tidak melanggar aturan apapun saat berinisiatif menyampaikan aspirasi ke Heru. Awiek mengaku dirinya pun sering melakukan kunjungan kerja ke daerah dan menyampaikan keluhan warga ke pemerintah daerah terkait.

"Tapi kalau Pak Ganjar menyampaikan informasi, 'Pak Gub ini ada keluhan dari warga, tolong kalau bisa ditindaklanjuti seperti apa sesuai mekanisme', kan boleh. Saya pun sering melakukan itu kalau kunjungan ke sebuah daerah, ada keluhan dari warga, kita telepon kepala daerahnya," lanjut dia.

Bukan hanya warga, Awiek pun mengatakan pejabat publik juga berhak untuk menyalurkan aspirasi. Terlebih, lanjut Awiek, Indonesia menganut sistem bebas demokrasi.

"Kalau hal seperti itu dilarang kan repot dan tidak ada yang dilanggar. Apa yang dilanggar coba? Wong menyampaikan aspirasi, katanya negara bebas demokrasi, yang menyampaikan aspirasi itu tidak hanya warga tetapi juga pejabat juga berhak menyalurkan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Awiek pun mengkhawatirkan keluhan-keluhan warga tak dapat tertampung dengan baik jika penyampaian aspirasi itu dilarang. Dia pun mengkritik netizen yang mem-bully Ganjar.

"Jadi dibuat ini saja demokrasi, kalau dilarang-larang ya repot. Nanti keluhan ke Pak Anies, Pak Anies nggak bisa loh nelepon ke mana. Sama kalau keluhan disampaikan ke Pak Prabowo, terus Pak Prabowo nggak bisa telepon kemana-mana gara-gara takut di-bully. Ya ndak bisa, justru tindakan netizen menurut saya tidak valid," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo menelepon pejabat Pemprov DKI Jakarta setelah mendengar keluhan warga. Aksi Ganjar dilakukan usai blusukan di pasar di Jakarta Utara.

Pedagang di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakut, mulanya mengeluhkan besarnya biaya retribusi bulanan kala bertemu Ganjar. Pedagang yang mendatangi Ganjar itu juga mengeluhkan pasar yang sepi lantaran kalah dengan penjualan online.

“Pasar kita ini kan pengunjungnya sangat sepi Pak,” ujar salah satu pedagang kepada Ganjar Pranowo.

“Ini ramai banget,” jawab Ganjar.

“Ini kan karena ada bapak. Blusukan sendiri Bapak, coba lihat, sepi,” sahut warga.

“Kenapa sepi?” kata Ganjar.

“Pasar kita kalah di online satu, saya pedagang baju Pak, dari corona sampai sekarang ini sampai lari ke makanan,” jawab pedagang.

Ganjar tiba-tiba mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Tapi, Heru Budi tengah menghadiri acara pernikahan dan tidak bisa berbincang lama.

Ganjar kemudian menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus. Ganjar selanjutnya menyampaikan keluhan warga tersebut.

“Ini saya lagi di Pasar Anyar Bahari, permasalahan pertama mereka kepingin pembayaran retribusi itu berat boleh nggak diringanin?” kata Ganjar kepada Joko dalam sambungan telepon.

“Nggih,” jawab Joko.

“Konter KJP pangan murah dibuka lagi di Pasar Anyar Bahari,” ujar Ganjar.

Joko meminta koordinator pasar untuk bertemu langsung dengan dirinya. Warga pun tampak senang mendengar jawaban Joko yang ditelepon Ganjar tersebut.

“Siap, nanti suruh ketemu saya di mana gitu,” kata Joko.

“Nanti saya kasih nomor beliau, nanti biar staf Bapak yang telepon ya biar ketemu,” jawab Ganjar.

Usai berbincang dengan warga, Ganjar menjelaskan alasan dirinya mendatangi pasar itu. Dia juga menjelaskan alasan menelpon Heru Budi dan Joko.

“Saya hanya diajak kawan-kawan untuk bisa mengobrol di pasar ini dan saya ingin mereka menyampaikan apa adanya disampaikan lah apa adanya, satu tadi, soal bagaimana cara membayar restribusi yang kalau bulanan berat. Yang kedua tadi pangan murah, pangan murah yang hari ini nggak ada, karena dulu ada kriminalnya gitu. Maunya masyaralat kalau yang kriminal dihukum aja tapi jangan tokonya ditutup. Nah ini yang masukan,” ujarnya.

“Maka saya telepon Pak Gubernur, PJ, lagi kondangan. Alhamdulillah bisa terhubung dengan Pak Joko, Sekda, beliau teman saya orang Jawa Tengah gitu saya berteman lama sama beliau. Alhamdulilah tadi saya sampaikan dan nomor teleponnya saya berikan agar bisa bisa di-follow up. Mungkin ini kecil buat publik, mungkin kecil tapi buat masyarakat yang begini-begini lah yang harus diurus,” imbuh Ganjar.