Pantau - Ekonom senior, Rizal Ramli menyoroti kualitas DPR RI saat ini yang tidak memiliki taji dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Menurutnya, hal ini terjadi karena kekuasaan dari ketua umum partai politik (parpol) yang memiliki kewenangan untuk memecat para anggotanya di parlemen.
"Sehingga 575 anggota DPR hanya bagai anak TK yang manut kepada 9 atau 10 ketua umum parpol," ujar Rizal dalam diskusi publik Universitas Paramadina, dikutip Sabtu (8/7/2023).
Rizal menilai, situasi politik yang terus menerus seperti ini bisa merusak kualitas demokrasi di Indonesia. Untuk itu, ia menyarankan sejumlah pembenahan terhadap para parpol.
Pertama, ia mengusulkan agar pembiayaan parpol ditanggung sepenuhnya oleh negara. Menurutnya, hal ini mencegah parpol disusupi kepentingan politik penguasa lewat sejumlah proyek.
"Biayanya setelah dihitung tidak mahal, hanya Rp30 triliun per tahun. Toh, praktiknya sekarang parpol nyolong ramai-ramai itu lebih dari Rp75 triliun," tuturnya.
Selanjutnya, ia menyarankan adanya audit terhadap keuangan parpol. Dengan biaya dari pemerintah, parpol hanya diizinkan untuk kaderisasi, kampanye, dan kegiatan organisasi.
"Pengeluaran yang dibiayai oleh negara itu harus diaudit. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi," tegasnya.
Melalui cara tersebut, lanjutnya, maka parpol dapat memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.
"Tetapi, jika seperti saat ini parpol suka terima uang sogokan dan tidak demokratis. Maka, mereka hanya sibuk untuk memperkaya dirinya sendiri dan kawan-kawannya," tandasnya.
Menurutnya, hal ini terjadi karena kekuasaan dari ketua umum partai politik (parpol) yang memiliki kewenangan untuk memecat para anggotanya di parlemen.
"Sehingga 575 anggota DPR hanya bagai anak TK yang manut kepada 9 atau 10 ketua umum parpol," ujar Rizal dalam diskusi publik Universitas Paramadina, dikutip Sabtu (8/7/2023).
Rizal menilai, situasi politik yang terus menerus seperti ini bisa merusak kualitas demokrasi di Indonesia. Untuk itu, ia menyarankan sejumlah pembenahan terhadap para parpol.
Pertama, ia mengusulkan agar pembiayaan parpol ditanggung sepenuhnya oleh negara. Menurutnya, hal ini mencegah parpol disusupi kepentingan politik penguasa lewat sejumlah proyek.
"Biayanya setelah dihitung tidak mahal, hanya Rp30 triliun per tahun. Toh, praktiknya sekarang parpol nyolong ramai-ramai itu lebih dari Rp75 triliun," tuturnya.
Selanjutnya, ia menyarankan adanya audit terhadap keuangan parpol. Dengan biaya dari pemerintah, parpol hanya diizinkan untuk kaderisasi, kampanye, dan kegiatan organisasi.
"Pengeluaran yang dibiayai oleh negara itu harus diaudit. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi," tegasnya.
Melalui cara tersebut, lanjutnya, maka parpol dapat memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.
"Tetapi, jika seperti saat ini parpol suka terima uang sogokan dan tidak demokratis. Maka, mereka hanya sibuk untuk memperkaya dirinya sendiri dan kawan-kawannya," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
