Pantau - Pengamat politik AB Solissa memprediksi PKB tka bakal hengkang dari Koalisi Indonesia Maju, apabila Ketum Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus Imin tidak jadi di-cacwapres-kan.
AB Solissa menilai, bakal ada negosiasi di internal Koalisi Indonesia Maju seandainya kondisi terburuk bacapres Prabowo Subianto tak memilih Gus Imin sebagai pendampingnya.
"Saya kira PKB tidak akan hengkang dari koalisi meksipun Gus Imin tidak dijadikan cawapres. Akan ada renegosiasi di internal koalisi, andaikan kondisi terburuknya Prabowo tidak mengambil Gus Imin, salah satunya adalah bargaining kursi di kabinet jika Prabowo menang Pilpres 2024," tuturnya kepada Pantau.com, Rabu (30/8/2023).
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya masih berpedoman kepada hasil Muktamar V pada Agustus 2019 lalu.
Hasil dari forum tertinggi PKB tersebut, yakni mendorong Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Itu (muktamar) sudah menjadi keputusan, nggak akan diubah, presiden atau wakil presiden. Masalahnya yang ditanyakan dengan koalisi yang mana, dengan koalisi Gerindra dan PKB," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Jazilul menegaskan, PKB masih berpedoman pada piagam deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diteken bersama Partai Gerindra pada Agustus 2022.
"PKB masih berpegang pada mekanisme yang itu sudah dikontrak atau ditandatangani bersama Gerindra bahwa bakal capres dan bakal cawapres diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin," ujar Jazilul.
Meski demikian, ia membenarkan jika koalisinya yang kini bertambah Partai Golkar dan PAN belum membahas bakal cawapres untuk Prabowo.
Ia mengakui, tentu perlu adanya mekanisme baru dalam pembahasan sosok tersebut dengan bergabungnya Golkar dan PAN.
Meskipun PKB masih berpegang teguh dengan piagam deklarasi, PKB juga terus mendorong Muhaimin menjadi cawapres dalam koalisi tersebut.
"Kalau Pak Muhaimin tidak mampu, tidak berhasil berjuang untuk masuk di kertas suara pilpres, ya kembalikan lagi aja ke partai, biar diatur oleh partai lagi," ujar Wakil Ketua MPR itu.
- Penulis :
- Khalied Malvino
