Pantau - Cawapres Gibran Rakabuming Raka enggan bicara lebih rinci soal penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk rakyat Indonesia. Gibran pun membiarkan masyarakat yang menilainya.
"Yang menilai biar warga masyarakat ya," kata Gibran, Selasa (21/11/2023).
Keengganannya ini bukan tanpa alasan. Gibran mengaku, khawatir pandangannya tersebut malah menyimpang. Ia juga tak berhak menilai penegakan hukum saat ini.
"Saya nggak berhak menilai, nanti bias," ujarnya.
Sebelumnya, capres dari PDIP, Ganjar Pranowo menjadi sorotan setelah memberi skor 5 pada penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ganjar memberi skor tersebut karena menurutnya, banyak intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.
"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," kata Ganjar dalam acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (18/11/2023).
Eks Gubernur Jawa Tengah ini mengakui, penegakan hukum di era Jokowi sempat mendapatkan skor tinggi.
Namun, ia mengatakan, hal itu karena belum adanya kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu, meski ia tak mengungkapkan kasus apa yang dimaksud.
"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima," tegasnya.
Pernyataan Ganjar ini justru malah menjadi aneh. Pasalnya, ia menggandeng Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pendampingnya pada pertarungan Pilpres 2024 mendatang.
Hal ini juga mendapatkan sindiran dari Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid. Ia menyarankan agar Ganjar bertanya kepada Mahfud mengapa penegakan hukum di era Jokowi dianggap buruk.
"Menko Polhukam yang paling bertanggung jawab penegakan hukum, kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," ujar Nusron.
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Muhammad Rodhi
