Pantau - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bereaksi atas langkah para aktivis Petisi 100 yang mengusulkan pemakzulan Presiden Joko Widodo.
Ketua DPP PSI Ariyo Bimmo menyarankan para aktivis tersebut untuk kembali mempelajari konstitusi, ketimbang mengusulkan pemakzulan presiden.
"Saran kami, pelajari lagi konstitusi kita. Jangan mimpi di siang bolong. Tidak ada sama sekali alasan untuk melakukan pemakzulan," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Ia meyakini, usulan tersebut kembali digaungkan karena ada kaitannya dengan kontestasi Pilpres 2024.
Pasalnya, Jokowi belakangan ini dituding tidak netral alias berpihak ke salah satu paslon yang bertarung dalam Pilpres.
"Kalau Pak Jokowi dimakzulkan, mereka berharap calon yang didukung akan melenggang dan menang. Tidak fair, ayo maju saja ke gelanggang, jangan bikin siasat licik," ujarnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3, Mahfud MD mengaku mendapatkan permintaan pemakzulan Presiden Jokowi dari sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100.
"Menyampaikan kepada Pak Menko, solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakzulkan Pak Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden," ujar salah satu aktivis Petisi 100, Faisal Assegaf kepada awak media, Selasa (9/1/2024).
Merespons hal tersebut, Mahfud menegaskan dirinya tak memiliki kewenangan terhadap permintaan dan aspirasi para aktivis.
"Kalau 1/3 anggota DPR mengusulkan baru sidang pleno. Kalau 2/3 hadir sidang pleno bisa jalan. Kalau 2/3 yang hadir setuju pemakzulan bisa diputuskan begitu," jelas Mahfud.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Muhammad Rodhi
