Pantau - Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md menegaskan dirinya bakal mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada waktu yang tepat.
"Saya akan mundur sebagai Menko Polhukam pada waktu yang tepat," tegas Mahfud dalam program 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (23/1/2024) yang disiarkan stasiun televisi CNN Indonesia.
Meski demikian, Mahfud tak memerinci kapan waktu yang tepat sesuai penyataannya tersebut. Mahfud juga menegaskan tak pernah memanfaatkan fasilitas negara saat berkampanye di sejumlah daerah.
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan agar cawapres Mahfud Md mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Usulan tersebut, kata Ganjar, untuk mengantisipasi konflik kepentingan, mengingat Mahfud merupakan kontestan Pilpres 2024.
Ganjar mulanya menyoroti kans lahirnya konflik kepentingan kontestan Pilpres 2024 yang tak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat publik. Ganjar bilang, potensi tersebut patut diwaspadai.
"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest," kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Ganjar juga mengungkapkan, banyak pejabat publik kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye berkedok kunjungan kerja (kunker) ke beberapa daerah. Sikap tersebut, lanjut Ganjar, sama saja mengambil risiko.
"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," ujarnya.
Dia mengaku sering berdiskusi usulan tersebut dengan Mahfud dan TPN Ganjar-Mahfud. Ganjar juga mendorong regulasi pejabat setingkat menteri maupun kepala daerah tak harus mundur jika maju Pilpres agar diubah.
"Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu ga bisa lagi Semua orang akan merasa fair," tegasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
