Pantau - Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, menyampaikan sikap soal dinamika politik Indonesia. Civitas akademika UMJ menegaskan Pemilu 2024 mesti berjalan damai tanpa unsur paksaan.
Guru besar bidang ilmu hukum UMJ, Ibnu Sina Chandranegara meuturkan, maklumat bertajuk 'Universitas Muhammadiyah Jakarta Menggugat' ini merupakan wujud solidaritas dengan sejumlah kampus lain yang sudah lebih dulu menyampaikan aspirasinya.
"Maklumat akademika yang disampaikan oleh para guru besar sivitas akademika UMJ punya suasana kebatinan yang sama dengan para guru besar lain dan para sivitas akademika lain di perguruan tinggi yang sama," ujar Ibnu Sina di Plaza FISIP UMJ, Senin (5/2/2024).
UMJ melihat masih adanya krisis etika hukum, defisit demokras substansial, serta darurat kenegawaran dalam penyelenggaran pemerintahan. Pemilu 2024 yang seyogyanya menjadi ajang demokratis ini justru memunculkan sederet praktik yang tidak netral.
Ibnu Sina menuturkan, penyelenggara negara wajib bersikap adil dan netral sebagaimana mestinya.
"Kami berharap sebenarnya bahwa seluruh penyelenggara negara dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Menjaga nilai-nilai netralitas yang melekat kepadanya dan keberpihakan dalam melaksanakan tugas itu tidak tepat dijalankan," tegasnya.
Maklumat tersebut adalah bentuk sikap civitas akademika UMK tak ingin berdiam diri di tempat nyaman menyaksikan dinamika politik yang terjadi.
"Kami menyerukan ini untuk tujuan yang baik, kita ingin pemilu itu damai kita ingin tetap bersatu," ujar Ibnu Sina.
"Kami menghendaki Indonesia yang jauh lebih baik dengan dijaminnya kebebasan berpendapat, dijaminnya kebebasan memilih, tanpa adanya tekanan dan tindakan manipulatif lainnya. Itu pokok dasarnya," tambah Ibnu.
UMJ yakin apabila seruan ini merupakan satu langkah positif untuk mengawal Pemilu 2024. Ibnu berpesan agar tetaplah menjaga berlangsungnya Pemilu 2024 yang digelar pada Rabu (14/2/2024).
"Dan yang paling krusial di antara yang lainnya, mari semuanya menjaga proses pemilu ini berjalan dengan baik," kata Ibnu.
"Ini adalah proses biasa, lima tahunan. Tapi harus dijaga dengan netralitas dan tidak boleh ada paksaan, jadi kita malah mundur kembali ke era diktator," imbuhnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
