Pantau - PKS menegaskan, keputusan untuk menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pemerintahan pasca-Pilpres 2024 akan ditentukan melalui Musyawarah Majelis Syuro.
Juru Bicara PKS, M. Kholid menyatakan, Musyawarah Majelis Syuro akan diselenggarakan setelah proses penghitungan suara Pemilu dan Pilpres 2024 selesai oleh KPU pada bulan Maret mendatang.
"Musyawarah Majelis Syuro yang akan menentukan apakah PKS akan menjadi bagian dari koalisi atau menjadi oposisi," ujar Kholid dalam keterangannya pada Senin (19/2/2024).
Kholid menegaskan, PKS tidak ingin membicarakan posisinya sebagai koalisi atau oposisi sebelum waktunya.
Saat ini, fokus utama PKS adalah memastikan integritas proses pemilu yang berlangsung, dengan memperhatikan bahwa penghitungan suara masih berlangsung dan para saksi masih berjuang untuk mengawal suara.
"Kami ingin memastikan bahwa proses pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil. Jika ada ketidaksesuaian atau kecurangan, itu harus diperbaiki dan diperbaiki sehingga hasilnya dapat diakui dan dipercaya," tambahnya.
Dalam Pilpres 2024, PKS mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Partai ini tergabung dalam koalisi bersama NasDem dan PKB.
Namun, berdasarkan hasil hitung cepat dari berbagai lembaga, pasangan yang didukung oleh PKS kalah suara dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pasangan tersebut kini tertinggal dalam hasil real count sementara yang disampaikan oleh KPU Pilpres 2024. Sebaliknya, pasangan Prabowo-Gibran semakin unggul.
Pasangan Prabowo-Gibran didukung oleh Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, PSI, Gelora, Garuda, dan Prima.
Data terbaru dari Sirekap KPU pada Senin (19/2) menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan 54.496.002 suara atau 58,3 persen, dengan persentase partisipasi sebesar 70,45 persen.
- Penulis :
- Aditya Andreas
