Pantau - Menkumham Yasonna Laoly menyatakan dukungan penuh terhadap rencana untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 di DPR.
Rencana ini sebelumnya diinisiasi oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang juga berasal dari PDIP.
"Saya merupakan bagian dari DPP PDIP, jadi jika keputusan DPP sudah diambil, saya harus mendukungnya. Itu adalah konsistensi yang harus saya ikuti," ujar Yasonna di Kota Medan pada Kamis (22/2/2024).
Hak angket merupakan wewenang DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap memiliki dampak penting, strategis, dan luas terhadap kehidupan masyarakat serta negara, dan diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
Yasonna menegaskan, sebagai kader partai, ia harus sejalan dengan keputusan partainya yang mendukung pasangan Ganjar-Mahfud. Menurutnya, hak angket dapat menjadi langkah untuk meminimalisir potensi kecurangan dalam pemilu.
"Sebagai kader partai yang tegak lurus, kita harus konsisten dengan partai yang kita anut. Dengan hak angket, kita dapat mencari kebenaran secara profesional dan konstitusional tanpa adanya insinuasi atau keraguan," tegasnya.
Ganjar telah mengajukan proposal kepada partai pengusungnya, PDIP dan PPP, untuk mengusulkan hak angket atau hak interpelasi di DPR guna menginvestigasi dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.
Meskipun demikian, dari Golkar, NasDem, Demokrat, dan PKB, belum ada tanggapan tegas yang mendukung usulan tersebut.
Bahkan, NasDem, yang saat ini mendukung Anies, menyatakan kekhawatirannya bahwa hak angket dapat memicu gejolak politik.
- Penulis :
- Aditya Andreas
