Pantau - Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mendorong inisiatif untuk mengajukan hak angket melalui DPR RI guna menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Menurut Ray, hak angket tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah hasil pemilu, karena DPR tidak memiliki wewenang untuk mengangket KPU sebagai lembaga independen.
Namun, fokus hak angket akan mengarah pada penelusuran dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam penggunaan bantuan sosial untuk kepentingan pemilu.
"Iya, benarkah bahwa bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Presiden berhubungan dengan peningkatan elektabilitas salah satu pasangan calon? Itulah yang akan diselidiki," jelasnya.
Selain itu, hak angket juga akan menyoroti apakah terdapat ketidaknetralan aparat TNI-Polri, ASN, dan aparatur desa dalam Pemilu 2024.
Ray menegaskan bahwa proses hak angket ini berpotensi untuk membatalkan hasil pemilu yang baru saja berlangsung pada 14 Februari lalu, bahkan bisa mengarah pada pemilu ulang.
"Pelaksanaannya bisa mencabut hasil pemilu. Bahkan, bisa meminta pemilu ulang," tambahnya.
Ray menjelaskan bahwa alasan di balik pentingnya hak angket ini adalah karena banyaknya lembaga yang mengalami degradasi di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Contohnya adalah kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman, bekas ketua MK, dan tiga kali pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, menurut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Jadi, jika kita ingin mempertahankan demokrasi, ini adalah hal yang harus diperbaiki," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Muhammad Rodhi
