
Pantau - Lembaga Anti-Corruption Committee (ACC) Sulawesi, bekerja sama dengan Transparency International (TI) Indonesia, mengundang pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan untuk menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen serius dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya melawan korupsi menjadi agenda utama bagi calon pemimpin daerah.
Direktur ACC Sulawesi, Abd Kadir Wokanubun, menekankan bahwa kegiatan ini sepenuhnya berasal dari masyarakat sipil dan tidak ada kepentingan politik di baliknya.“Kami ingin menegaskan semangat pemberantasan korupsi dan memastikan bahwa upaya ini menjadi prioritas dalam agenda pemerintahan yang akan datang,” kata Kadir di Makassar, Minggu (17/11/2024).
Baca Juga:
Menteri hingga Semua Dirjen di Kemenag Tandatangani Pakta Integritas
Namun, dari dua paslon yang diundang, hanya pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad yang hadir untuk meneken pakta integritas antikorupsi di kantor ACC Sulawesi, Ruko Bisnis Center Makassar. Pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi, meski diundang, tidak hadir. Kadir menjelaskan bahwa meskipun tidak hadir, ketidakhadiran paslon tersebut tetap dianggap positif karena menunjukkan bahwa kegiatan ini tetap mendapat perhatian.
Kadir juga menyoroti ketidakhadiran program pencegahan korupsi dalam debat kandidat yang diselenggarakan oleh KPU Sulsel. Meskipun dua debat kandidat telah dilaksanakan, ia menilai bahwa korupsi seharusnya menjadi topik prioritas yang dibahas secara lebih mendalam.
Dalam kesempatan yang sama, Calon Gubernur Sulsel, Moh Ramdhan Pomanto, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah bagian terpenting dalam pemerintahannya.“Jika korupsi tidak diberantas, maka pemerintahan itu sendiri akan menuju kehancuran,” kata Danny Pomanto, sapaan akrabnya.Ia juga berbagi pengalamannya sebagai Wali Kota Makassar yang berkomitmen pada visi bebas korupsi, meskipun ia menyadari bahwa pembuktian korupsi melalui pengadilan memerlukan waktu yang cukup panjang.
Baca Juga:
RIDO Teken Pakta Integritas, Jamin Hak-Hak Warga Kecil dan Fokus pada Pembangunan Berkeadilan
Sementara itu, Direktur LBH Makassar, Abdul Azis Dumpa, menambahkan bahwa acara ini bertujuan untuk menuntut komitmen dari kedua paslon yang terpilih nanti untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, bersih, dan bebas dari korupsi. Ia juga mengingatkan bahwa banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Sulsel yang berakar dari praktik korupsi struktural, termasuk dalam proyek-proyek infrastruktur dan izin usaha yang merugikan warga.
Dengan adanya pakta integritas ini, ACC Sulawesi berharap agar calon pemimpin Sulsel dapat menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas, demi mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan berpihak pada rakyat.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah