Kebijakan Bahlil Lahadalia Berpotensi Rusak Citra Prabowo, Pantas Diganti?

Pantau - Citra positif Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari masa kepemimpinannya terancam runtuh akibat kebijakan kontroversial Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Kebijakan yang dimaksud adalah penarikan distribusi gas LPG 3 kilogram di warung-warung pengecer sehingga membuat kehebohan publik.

Pakar ilmu pemerintahan, Efriza menilai, gas LPG merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang seharusnya dikelola dengan baik oleh pemerintah. 

Namun, kebijakan Bahlil yang melarang penjualan LPG 3 kg di warung-warung kelontong berpotensi menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo.

Baca Juga: Dasco Cek Pangkalan LPG 3 kg di Jakarta dan Pastikan Tak Ada Antrean

"Semakin miris situasi ini terjadi ketika kepuasan masyarakat terhadap pemerintah sempat mencapai 80,9 persen berdasarkan survei," ujar Efriza, Kamis (6/2/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut berdampak langsung pada masyarakat kecil, menyebabkan kelangkaan gas elpiji di tingkat pengecer. 

Akibatnya, akses masyarakat terhadap bahan bakar utama untuk kebutuhan rumah tangga menjadi lebih sulit.

"Polemik kelangkaan gas LPG 3 kg ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak becus dalam pembuatan kebijakan. Seolah-olah pemerintah tidak memahami cara merancang kebijakan yang efektif," kata Efriza.

Baca Juga: Bantah Kelangkaan, Bahlil Tegaskan Tak Ada Pemangkasan Subsidi LPG 3 Kg

Lebih lanjut, ia menyoroti ketidaksepahaman dalam proses pembuatan kebijakan di pemerintahan. 

Ia menilai, kebijakan larangan penjualan eceran elpiji bukanlah inisiatif langsung dari Presiden Prabowo, melainkan keputusan unilateral dari Menteri ESDM tanpa koordinasi yang jelas dengan kepala negara.

Efriza menilai, Bahlil tidak menjalankan koordinasi yang baik dengan Presiden sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat.

"Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM bertanggung jawab atas kebijakan yang tidak terarah dan justru merugikan masyarakat. Apalagi, pernyataan Bahlil yang justru menyalahkan masyarakat semakin memperburuk situasi," tegasnya.