Pantau - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menegaskan bahwa kinerja pemerintah seharusnya dinilai berdasarkan empat tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO, Noudhy Valdryno, menyatakan bahwa jika tolak ukur tersebut digunakan, maka pemerintahan Presiden Prabowo masih berjalan sesuai arah yang diamanatkan konstitusi.
Empat tujuan bernegara dalam pembukaan UUD 1945 mencakup perlindungan terhadap segenap bangsa, peningkatan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dunia.
Noudhy menambahkan bahwa Presiden Prabowo bekerja dengan tekun untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berbasis data ilmiah. Ketekunan tersebut diharapkan terlihat dalam peningkatan angka harapan hidup, pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita, skor PISA, serta posisi Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas global.
Pemerintahan Prabowo dianggap sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan bernegara dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama.
Kebijakan Prabowo dalam Mewujudkan Tujuan Bernegara
Kinerja pemerintah dalam melindungi segenap bangsa diukur melalui angka harapan hidup (AHH), yang dipengaruhi oleh faktor keamanan, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.
Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti penyediaan tiga juta rumah layak huni, program ketahanan pangan, makanan bergizi gratis (MBG), cek kesehatan gratis (CKG), serta peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan.
Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, pemerintah menargetkan peningkatan PNB per kapita melalui kebijakan ekonomi, termasuk pendirian Danantara sebagai sumber modal nasional, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, serta penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah berencana merenovasi sekolah, membangun Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan, meningkatkan kesejahteraan guru, serta menerapkan smart boarding di sekolah. Selain itu, pengaturan penggunaan gawai di sekolah akan diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).
Dalam menjaga ketertiban dunia, Presiden Prabowo aktif di berbagai forum internasional dan menyerukan penghentian perang di Palestina, Ukraina, serta negara lainnya. Indonesia juga merumuskan Solusi DMZ Prabowo sebagai langkah menuju gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina, serta mengirim bantuan kemanusiaan ke Palestina melalui jalur udara dan laut.
- Penulis :
- Pantau Community
