billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Politik

Banggar DPR Sarankan Pemerintah Dorong WTO Perbaiki Perdagangan Global

Oleh Pantau Community
SHARE   :

Banggar DPR Sarankan Pemerintah Dorong WTO Perbaiki Perdagangan Global
Foto: Ketua Banggar DPR dorong pemerintah aktif di WTO untuk hadapi tarif AS dan memperkuat ekonomi domestik.

Pantau - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyarankan agar Pemerintah Indonesia mengambil langkah aktif di World Trade Organization (WTO) untuk menyehatkan perdagangan internasional.

Rekomendasi ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen terhadap Indonesia serta tantangan ekonomi domestik yang semakin kompleks.

Dorongan Perdagangan Global yang Adil

Said Abdullah menilai bahwa langkah sepihak AS berpotensi memicu depresi ekonomi global.

Menurutnya, kebijakan perdagangan seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dunia, bukan hanya kepentingan negara adidaya.

Indonesia disarankan mengajak dunia kembali ke prinsip dasar WTO, seperti perdagangan non-diskriminatif, transparansi, perdagangan bebas, serta penyelesaian sengketa yang adil.

Selain itu, pemerintah juga didorong untuk mencari pasar pengganti guna mengatasi dampak dari tarif AS yang membuat harga produk Indonesia menjadi kurang kompetitif.

Penguatan Ekonomi Domestik

Said juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi domestik agar lebih tahan terhadap tekanan global.

Pemerintah diminta memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri berjalan efektif untuk memperkuat cadangan devisa nasional.

Selain itu, kebijakan hedging fund bagi importir perlu diperkuat guna mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar.

Indonesia juga disarankan memperluas skema bilateral currency swap dengan mitra dagang strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Di sisi fiskal, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan kontra-siklus guna membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global tanpa mengorbankan kesehatan fiskal negara.

Pasar saham dan pasar keuangan Indonesia juga harus dijaga agar lebih inklusif dengan perbaikan infrastruktur dan kebijakan yang menarik bagi investor internasional.

Said Abdullah menambahkan bahwa pemerintah harus membangun komunikasi publik yang terpercaya dan dialogis agar pelaku usaha mendapatkan informasi akurat untuk menghadapi tantangan global.

Penulis :
Pantau Community