Posisi Dubes RI untuk AS Kosong Hampir Dua Tahun, DPR Desak Pemerintah Segera Tunjuk Pengganti

Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong pemerintah untuk segera mengisi kekosongan posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat yang telah berlangsung hampir dua tahun.

Dave menyoroti bahwa posisi strategis ini sering mengalami pergantian cepat karena dubes sebelumnya ditarik ke Jakarta untuk mengisi jabatan penting lainnya.

Ia menilai kekosongan ini menjadi sorotan, apalagi terjadi di tengah tekanan kebijakan tarif baru dari Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Meski enggan berspekulasi soal dampak langsung kekosongan tersebut terhadap proses negosiasi tarif, Dave mengakui bahwa keberadaan seorang dubes tetap berpengaruh dalam mendukung diplomasi secara menyeluruh.

DPR Siap Uji Calon Dubes, Pemerintah Diminta Segera Bertindak

Dave menegaskan pentingnya posisi Dubes RI di AS untuk segera diisi agar jalur diplomasi bisa berjalan lebih optimal, terutama dalam konteks perundingan perdagangan yang sedang berlangsung.

Menurutnya, pemerintah sudah mengirim sejumlah pejabat tinggi seperti menteri dan menteri koordinator untuk melakukan negosiasi, namun posisi dubes tetap memiliki peran strategis dalam memperkuat representasi Indonesia di Washington DC.

Komisi I DPR, lanjut Dave, siap melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) segera setelah pemerintah mengajukan nama calon dubes.

Selain untuk AS, Dave juga menyoroti masih adanya beberapa posisi duta besar yang kosong atau terlalu lama menjabat dan perlu segera diganti demi efisiensi diplomatik.

Sementara itu, dalam konteks hubungan dagang, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan paket negosiasi untuk menghadapi kebijakan tarif resiprokal dari AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa diplomasi adalah solusi terbaik, tanpa perlu aksi balasan terhadap tarif dari Amerika.

Indonesia juga akan menggelar pertemuan dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 untuk menyamakan sikap terhadap kebijakan tarif tersebut dan mencari jalan keluar bersama.