Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Politik

Komisi II DPR Soroti Kinerja BUMD di Jambi, Dorong Penguatan Regulasi dan Pembentukan Dirjen BUMD

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Komisi II DPR Soroti Kinerja BUMD di Jambi, Dorong Penguatan Regulasi dan Pembentukan Dirjen BUMD
Foto: (Sumber: Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, usai memimpin pertemuan Komisi II dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi di Bank Jambi, Kota Jambi, Jumat, (20/02/2026). Foto: Rizki/Alma.)

Pantau - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekaligus menyoroti masih lemahnya kinerja sebagian BUMD.

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi dalam pertemuan bersama kepala daerah se-Provinsi Jambi.

Dede Yusuf menyampaikan “Isu utama kita ini kan kami sudah merancang undang-undang BUMD. Setelah beberapa kali pembahasan dengan Kemendagri, kami melihat BUMD itu masih banyak yang kurang sehat,”.

Ia menegaskan secara konsep BUMD didorong menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun dalam praktiknya, masih banyak BUMD yang bergantung pada penyertaan modal daerah secara berkelanjutan.

Dede Yusuf mengatakan “BUMD itu mestinya memberikan support tambahan kepada PAD. Tapi yang terjadi, banyak BUMD justru terus-menerus membutuhkan suntikan dari Pemda,”.

Komisi II melakukan kunjungan ke sejumlah daerah termasuk Jambi untuk melihat kondisi riil BUMD serta mendengar masukan langsung dari pemerintah daerah.

Salah satu BUMD yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah Bank Jambi.

Dede Yusuf menyampaikan “Dari hasil pembahasan, Bank Jambi saat ini kami kategorikan sebagai sehat. Dari angkanya, bobotnya, termasuk NPL dan indikator lainnya, cukup sehat,”.

Meski dinilai sehat, kinerja tersebut tetap perlu didukung aturan yang lebih kuat agar BUMD mampu berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah.

Komisi II mencatat aspirasi kepala daerah yang mengharapkan dukungan pemerintah pusat terutama dalam penyempurnaan regulasi pengelolaan BUMD.

Ia mengatakan “Intinya para kepala daerah membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, terutama terkait regulasi. Ada beberapa regulasi yang memang harus kita sesuaikan,”.

Komisi II DPR RI juga mendorong pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di Kementerian Dalam Negeri dengan level eselon I.

Dede Yusuf menegaskan “Dengan demikian, penanganan permasalahan BUMD di seluruh Indonesia bisa tertangani pada level yang lebih tinggi,”.

Penulis :
Gerry Eka