Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Teknologi & Sains

Wadah Pemikir Inggris Serukan Regulasi untuk Berita yang Dihasilkan AI

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Wadah Pemikir Inggris Serukan Regulasi untuk Berita yang Dihasilkan AI
Foto: (Sumber: Sejumlah pengunjung mengamati teknologi Deepseek saat berlangsung pameran kecerdasan buatan (artificial inteligence) di Hanzhou, Provinsi Zhejiang, pada 4 Mei 2025. ANTARA/Xinhua..)

Pantau - Sebuah wadah pemikir di Inggris menyuarakan kekhawatiran terhadap kesehatan lingkungan berita berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) serta menyerukan keterlibatan pemerintah dalam penyusunan regulasi.

Seruan tersebut disampaikan melalui laporan Institute for Public Policy Research atau IPPR yang menyoroti perlunya aturan terkait pembayaran yang adil dan pengungkapan sumber berita secara transparan.

IPPR menilai perangkat AI kini dengan cepat menjadi gerbang utama masyarakat dalam mengakses berita dan informasi.

Perkembangan tersebut dinilai telah mengubah ekosistem berita secara fundamental.

Laporan IPPR menyebut perusahaan AI besar kini berperan sebagai penjaga gerbang baru di internet.

Perusahaan AI dinilai memiliki kendali besar dalam menentukan bagaimana masyarakat mengakses informasi serta membentuk persepsi publik.

IPPR mencatat sejumlah outlet berita arus utama seperti BBC News belum dikutip secara memadai oleh perangkat AI terkemuka.

Perangkat AI yang disoroti dalam laporan tersebut antara lain ChatGPT dan Google Gemini.

IPPR memperingatkan bahwa penggunaan outlet berita tertentu secara tidak proporsional berisiko mempersempit cakupan perspektif yang diterima pengguna.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperkuat sudut pandang atau agenda tertentu tanpa disadari oleh masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, IPPR menyusun tiga rekomendasi kebijakan utama bagi pemerintah.

Rekomendasi pertama adalah pemerintah diminta mewajibkan perusahaan AI membayar konten berita yang mereka gunakan.

Pembayaran tersebut dinilai perlu diatur melalui mekanisme pembayaran yang adil.

IPPR juga mendorong penerapan perjanjian lisensi kolektif yang melibatkan berbagai penerbit berita.

Rekomendasi kedua adalah perusahaan AI perlu memperkenalkan label nutrisi yang jelas dan terstandardisasi.

Label tersebut bertujuan agar publik mengetahui sumber jawaban AI serta proses pembuatan konten yang dihasilkan.

Rekomendasi ketiga meminta pemerintah memanfaatkan pendanaan publik untuk melindungi keberlangsungan media dan berita independen.

IPPR menegaskan bahwa tindakan cepat pemerintah sangat penting untuk membangun lingkungan berita berbasis AI yang sehat.

Laporan tersebut menilai keterlambatan regulasi berisiko menyebabkan kerusakan lebih lanjut terhadap ekosistem berita.

Penulis :
Ahmad Yusuf