Pantau Flash
Bareskrim Terus Kembangkan Penyidikan Kasus Penipuan Putri Arab Saudi
Sudah Ada 3 Lapas Sediakan Ruang Saluran Hasrat untuk Napi di Indonesia
BNPB: 9 Orang Meninggal Akibat Banjir Jabodetabek
Dirjen PAS Sri Puguh Utami Dimutasi Jadi Kabalitbang
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Aliran Banjir Kanal Barat Tambora

OJK Mau Dibubarkan, Pengamat: Masih Dibutuhkan Pelaku Industri

OJK Mau Dibubarkan, Pengamat: Masih Dibutuhkan Pelaku Industri Kantor Otoritas Jasa Keuangan. (Foto: IST)

Pantau.com - Pengamat Asuransi, Kepler Marpaung, berpendapat peran pengawasan dan pengaturan dari Otoritas Jasa Keuangan saat ini masih dibutuhkan para pelaku industri jasa keuangan. Namun, menurut Kepler, perlu ada reformasi di tubuh OJK agar pengawasan dan pengaturan dapat lebih efektif.

Reformasi itu dapat berupa pendirian Badan Pengawas agar terdapat supervisi dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Dewan Komisioner OJK, serta peningkatan efektivitas dari satuan kerja terutama bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

"Terlalu ekstrem kalau misalkan sampai ada usul dibubarkan. Memang perannya OJK masih dibutuhkan, tapi perlu ada reformasi," ujarnya.

Baca juga: Wacana OJK Dibubarkan, Wimboh Santoso: Kami Bekerja Profesional

Kapler memandang usulan pembubaran OJK, yang dalam beberapa hari terakhir mencuat, terlalu ekstrem. Lebih baik, kata dia, reformasi diterapkan di tubuh OJK dengan beberapa substansi yang berorientasi agar OJK tidak terlalu menjadi lembaga "superbody".

"OJK juga harus ada yang mengawasi. Mereka memiliki kewenangan yang super, seperti dapat melakukan penyidikan. Mereka juga disebut sebagai lembaga independen. Oleh karena itu tindak tanduk mereka juga harus diawasi. Jika KPK memiliki Dewan Pengawas, mungkin OJK juga saatnya memiliki itu," ujar dia.

Selain itu, Kapler menilai Satuan Kerja di OJK terutama di bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) harus diperkuat. EPK, kata Kapler, sepatutnya menjadi garda terdepan untuk mencegah masalah-masalah yang merugikan konsumen. Misalnya, jika sebuah perusahaan asuransi menerbitkan sebuah produk baru, maka produk itu juga harus mendapat izin dan memenuhi kriteria dari EPK bukan hanya dari sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

"Seperti misalnya masalah gagal bayar perusahaan asuransi. Itu yang harus dilihat kajian perlindungan konsumennya seperti apa ? Kenapa bisa ada produk yang merugikan konsumen," ujar dia.

Baca juga: DPR Akan Evaluasi UU OJK dan BI Buntut Sengkarut Jiwasraya

EPK dalam OJK juga harus diperkuat agar dapat memberikan rasa perlindungan dan kepercayaan pada diri masyarakat terhadap produk dan industri jasa keuangan.

"Jangan, jika ada masyarakat komplain ke bagian EPK, malah diping-pong, atau tidak mendapat pelayanan yang baik sehingga kepercayaan masyarakat menurun," ujarnya.

Pembentukkan Dewan Pengawas serta peningkatan satuan kerja EPK bisa menjadi perbaikan OJK ke depannya. Jika DPR ingin merevisi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kata Kapler, lebih baik dengan mereformasi OJK ,dan tidak membubarkannya. "Agar OJK lebih mengerti industri. Perlu ada perwakilan industri jasa keuangan di tubuh OJK, misalnya jika nanti dibentuk Badan Pengawas OJK, perlu ada perwakilan industri," ujar dia.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Category
Ekonomi

Berita Terkait: