Pantau.com - Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah sedang mengkaji pemulangan WNI eks ISIS yang berjumlah ratusan orang. Wacana pemulangan itu pun menjadi pro dan kontra dengan melihat berbagai aspek.
"Soal WNI eks organisasi ISIS yang dikabarkan hendak kembali ke Tanah Air, para wartawan bertanya ke saya: bagaimana dengan mereka yang telah membakar paspornya? Kalau saya saja sih, ya saya akan bilang: tidak," tulis Jokowi di akun Twitter-nya @jokowi, seperti dikutip Pantau.com, Kamis (6/2/2020).
"Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas."
Baca juga: Ketua MPR Dukung Langkah Pemerintah Pulangkan WNI Eks ISIS
Soal WNI eks organisasi ISIS yang dikabarkan hendak kembali ke Tanah Air, para wartawan bertanya ke saya: bagaimana dengan mereka yang telah membakar paspornya.Kalau saya saja sih, ya saya akan bilang: tidak. Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas. pic.twitter.com/2To9HrNlQY
— Joko Widodo (@jokowi) February 6, 2020
Sebelumnya, Mahfud MD secara pribadi mengaku tidak setuju pemulangan sekitar 660 Warga Negara Indonesia (WNI) bekas anggota ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah).
"Kalau ditanya ke Mahfud tentu beda. Kalau Mahfud setuju untuk tidak dipulangkan karena bahaya bagi negara dan itu secara hukum paspornya bisa saja sudah dicabut, ketika dia pergi secara ilegal ke sana. Kita juga tidak tahu kan mereka punya paspor asli atau tidak," kata Mahfud di lingkungan istana kepresidenan Jakarta.
Baca juga: Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Komisi VIII: Kaji Mendalam, Tak Boleh Parsial
Wacana pemulangan WNI mantan anggota ISIS kembali mencuat usai dibahas Menteri Agama Fachrul Razi sementara keputusan dipulangkan atau tidak akan ditentukan Presiden Joko Widodo pada Mei 2020 usai hasil kajian rampung.
"Kalau asli pun bila pergi dengan cara seperti itu, tanpa izin yang jelas dari negara, mungkin paspornya bisa dicabut. Itu artinya dia tidak punya status warga negara dan dari banyak negara yang punya (warga bekas anggota ISIS) belum ada satupun yang menyatakan akan dipulangkan. Ada yang selektif, kalau ada anak anak yatim akan dipulangkan, tapi pada umumnya tidak ada yang mau memulangkan teroris ya," jelas Mahfud.
rn- Penulis :
- Widji Ananta
