Pantau Flash
Kemendagri Klaim Berhasil Tekan Pelanggaran Prokes Pilkada Serentak
Lima Fraksi Tolak Lanjutan Proses RUU Ketahanan Keluarga
PA 212: Hasil Tes Swab Habib Rizieq Shihab Negatif COVID-19
Bahar bin Smith Tolak Diperiksa Kasus Penganiayaan Sopir Taksi Online
BPIP Gandeng Komunitas Adat Sumba untuk Wujudkan Pembudayaan Pancasila

MPR Nilai Peningkatan Peran Perempuan di Parlemen Perlu Dukungan Semua

MPR Nilai Peningkatan Peran Perempuan di Parlemen Perlu Dukungan Semua Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. (Dok. Pribadi)

Pantau.com - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai penguatan kebijakan afirmatif 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen memerlukan gerakan yang didukung semua pihak.

"Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas terkait peran perempuan di berbagai bidang, termasuk di parlemen, perlu sebuah gerakan yang bisa mendobrak budaya patriaki yang menjadi pemahaman umum masyarakat saat ini," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (29/10/2020).

Baca juga: Bamsoet Resmikan Desa Wisata Pancasila di Aceh Tenggara

Menurut Lestari, seringkali kapasitas perempuan sudah memadai untuk duduk di parlemen, tetapi tidak didukung lingkungan sehingga justru mendorong perempuan enggan berpartisipasi dalam pemilu.

Untuk itu, dukungan semua pihak dalam mendukung peningkatan peran perempuan di berbagai bidang, termasuk di parlemen, dinilainya sangat penting.

Partai politik dan pemerintah, ujar Lestari, harus berkomitmen untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen lewat revisi sejumlah kebijakan.

"Pemerintah mungkin bisa menjadikan jumlah perempuan dalam satu fraksi di parlemen sebagai salah satu persyaratan yang menentukan besaran alokasi dana untuk partai politik," kata Lestari.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Bangun Kewirausahaan untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Selain itu, pendidikan politik dirasa perlu, di antaranya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peningkatan keterwakilan perempuan di berbagai bidang, termasuk keanggotaan perempuan di parlemen.

Menurut dia, kebijakan 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen mendesak untuk diwujudkan karena keragaman perspektif dalam pembentukan sebuah kebijakan, termasuk perspektif perempuan, sangat mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Sementara dari sisi kapasitas perempuan, ia berpendapat masih diperlukan peningkatan pengetahuan dalam bidang politik agar perempuan di parlemen tidak sekadar untuk pemenuhan persyaratan semata.


Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: