Pantau Flash
Lin Dan Putuskan Pensiun
DPR Setujui Anggaran Kemenparekraf 2020 Dipangkas Rp2 Triliun
Bertambah 1.447, Kasus Positif Korona di RI Tembus Angka 62.142 Jiwa
Pertama Kalinya dalam 62 Tahun, Sony Akan Berganti Nama
Kreativitas Jadi Kunci e-Commerce saat Lebaran Selama Pandemi COVID-19

Titah Jokowi: ASN, TNI-Polri, dan Pegawai BUMN Dilarang Mudik!

Headline
Titah Jokowi: ASN, TNI-Polri, dan Pegawai BUMN Dilarang Mudik! Presiden Jokowi. (Foto: Antara)

Pantau.com - Presiden Joko Widodo menegaskan mudik Idul Fitri 2020 terlarang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, Polri, pegawai BUMN dan anak perusahaannya.

"Kita tadi sudah putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri serta pegawai BUMN dilarang mudik," kata Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Sedangkan untuk masyarakat umum, pemerintah masih belum mengeluarkan larangan mudik. "Kemudian untuk masyarakat kita akan melihat lebih detail di lapangan kita akan mengevaluasi dari hal-hal yang ada di lapangan," ungkap Presiden.

Namun, Jokowi menganjurkan agar masyarakat tidak mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2020.

Baca juga: Cegah Korona, Anggota Komisi V DPR Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

"Untuk itu sekali lagi pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik, dan tadi saya sudah saya sampaikan penyaluran bantuan khususnya di Jabodetabek kita berikan agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik," pungkasnya.

Apalagi menurut Jokowi, transportasi umum juga akan dibatasi kapasitasnya. "Dan yang memakai kendaraan pribadi akan kita batasi dengan pembatasan kapasitas angkut mobil dan motor," tegas Jokowi.

Presiden dalam kesempatan itu juga mengumumkan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru yaitu: Pertama, bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta.

"Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kepala keluarga) dengan besaran Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan, anggaran yang dialokasikan Rp2,2 triliun," ungkap Presiden.

Baca juga: Ridwan Kamil Klaim Fatwa Haram MUI Soal Mudik Akan Didengar Masyarakat

Kedua, bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp1 triliun.

Ketiga, untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bansos sembako. "Sekali lagi kepada 9 juta KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang dsisiapkan adalah Rp16,2 triliun," ungkap Presiden.

Keempat, sebagian dana desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa dengan mengalokasikan kepada 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp.600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran yang disisapkan adalah Rp21 triliun.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: