Pantau - Di tengah 'krisis' sosok calon Presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024, tiba-tiba muncul isu mencalonkan kembali Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagi calon Presiden.
Mulanya wacana ini disampaikan Co Founder Total Politik Budi Adiputro yang menyinggung soal dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai capres bisa membelah internal PDIP. Menurutnya, ancaman keterbelahan itu tak akan terjadi jika Megawati yang maju sebagai capres.
"Ketika ada fraksi Ganjar dan ada fraksi Puan ya ini bisa membelah partai, bisa membuat partai ini ke depan bisa pincang juga karena keterbelahan. Kenapa nggak disorong ke Bu Mega? Bu Mega secara umur secara konstitusi masih memungkinkan, jadi ketika Bu Mega menjadi opsi maka keterbelahan ini pasti nggak ada. BTL semua, banteng tegak lurus," kata Budi dalam sebuah acara diskusi, Sabtu (7/1/2023).
"Ada negara namanya Amerika Serikat, 2024 nanti kita akan ketemu dua orang kakek-kakek, Gus Choi, kalau nggak ada aral melintang akan ada dua kakek-kakek namanya Presiden Joe Biden, 82 tahun nanti 2024, dan Presiden Donald Trump 78 tahun akan bertarung, berkompetisi menjadi orang paling kuat di muka bumi 2024, umurnya 78 dan 82 ya sama, Bu Mega sepantaran lah, Bu Mega 75 kalau nggak salah 76, tahun ini 76. Masih 75, tahun depan 77, sama lah. 82 tahun Gus Choi itu apakah Amerika kita bilang nggak ada stok anak muda? Kan nggak juga, nah itu imajinasinya, boleh dong," tuturnya.
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyebut ide itu masuk akal, sebab hak konstitusi Megawati masih dapat diakomodir.
"Menurut kami masuk akal. Sangat masuk akal. Karena gini tidak ada yang salah, bahwa beliau yang diberikan kesempatan atau diberikan hak sepenuhnya untuk memutuskan. Apakah dirinya sendiri sebagai ketua umum atau memberikan haknya. Sama seperti tahun 2014 beliau beri haknya pada Pak Jokowi," kata Eriko.
Eriko mengatakan dirinya akan menyampaikan usulan itu ke Megawati. Dia menyebut keputusan diterima atau tidaknya usulan itu sepenuhnya ada di tangan Megawati.
"Ya tadi saya sudah sampaikan kepada kita semua, kepada netizen itu disaksikan semua bahwa tentu usulan dari Mas Budi tadi sebagai Co-Founder Total Politik harus kami sampaikan, karena bagaimana pun juga ini kan usulan dari salah satu anak bangsa yang juga mewakili generasi muda .Tapi apakah ini nanti menjadi keputusan dari beliau atau nggak kita tunggu saja," katanya.
Apabila ini terjadi, fenomena sepuh nyapres tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara lain juga melakukan hal serupa. Bahkan ada mantan Presiden, mantan Perdana Menteri yang kembali maju dalam gelanggang Pilpres, mampu memenangkan pemilihan.
Catatan tim Pantau.com, Senin (9/1/2023), terdapat sejumlah tokoh sepuh dunia, mantan Presiden/Perdana Menteri yang masih ikut dalam Pemilu.
Pada tahun 2018 sebut saja Mahattir Muhammad. Mantan Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun itu dinyatakan kembali terpilih sebagai perdana menteri Malaysia. Bersama koalisinya, Pakatan Harapan, ia memenangkan pemilihan umum. Ia dipastikan mendapatkan lebih dari 112 kursi parlemen, mengalahkan petahana Najib Razak yang diusung Barisan Nasional.
Saat terpilih Mahattir berusia 95 tahun.
Yang terbaru adalah Presiden Brazil terpilih Luiz Inacio Lula da Silva. Lula merupakan mantan Presiden Brazil 2003-2010 yang kembali ikut Pemilu.
Luiz Inacio Lula da Silva berhasil mengalahkan petahana sayap kanan Jair Bolsonaro dalam pemilihan presiden Brazil pada Minggu (30/10/2022).
Lula akan menjadi presiden ke-39 Brazil pada 1 Januari 2023 setelah sebelumnya menjabat sebagai presiden ke-35 negara itu.
Selama tak menjabat, Lula pernah dipenjara oleh Presiden Bolsonaro atas tuduhan korupsi dan pencucian uang.
Pada 2019, Lula dibebaskan dari penjara setelah vonis terhadapnya dibatalkan Mahkamah Agung, yang memungkinkan dia untuk mencalonkan diri lagi.
Dengan 99,55 persen suara selesai dihitung, Lula telah unggul 50,88 persen dengan mengumpulkan 60.048.560 suara, menurut data dari Mahkamah Agung Pemilihan.
Sementara itu, Bolsonaro memperoleh 49,12 persen atau 57.976.538 suara.
Perjalanan Anwar Ibrahim menuju puncak kekuasaan pemerintahan Malaysia bisa dibilang tak mulus. Ia harus menjalani hukuman tiga kali dipenjara atas berbagai tuduhan termasuk isu asusila oleh lawan-lawan politiknya.
Namun semangat Anwar untuk memimpin Malaysia tidak pudar. 20 tahun ia menanti untuk menjadi PM Malaysia.
Anwar resmi dilantik menjadi perdana menteri Malaysia pada Kamis (24/11/2022) di Istana Negara pada pukul 17.00 waktu setempat.
Ia terpilih menjadi PM baru usai drama di pemilihan umum Malaysia setelah tidak ada pemenang mutlak karena tidak ada satu pun partai atau koalisi yang memegang suara mayoritas.
Menurut konstitusi Malaysia, untuk membentuk kabinet, partai atau koalisi harus mengantongi 112 suara dari total 222 kursi parlemen. Pemegang mayoritas inilah yang berhak memberikan nama calon PM ke raja.
Koalisi pimpinan Anwar, Pakatan Harapan (PH), meraih suara terbanyak dan mengamankan 82 kursi parlemen.
Sementara itu, aliansi Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional (PN), mendapatkan 73 kursi.
Namun setelah bertemu dengan sejumlah tokoh politik, mulai dari koalisi Barisan Nasional hingga para sultan dari sembilan negara bagian, Raja Abdullah akhirnya menunjuk Anwar menjadi PM.
Anwar pun resmi menjadi PM Malaysia setelah penantian dua dekade, tepatnya sejak pertengahan medio 1990-an.
Nama Anwar mulai santer digaungkan menjadi perdana menteri sejak ia menjadi wakil PM di era pertama Mahathir Mohamad memimpin Negeri Jiran.
Namun karena berbagai drama politik lantaran agenda reformasinya, Anwar justru malah menjadi musuh bebuyutan Mahathir.
Mahathir pun akhirnya menjebloskan Anwar ke penjara. Sempat bebas, Anwar kembali merasakan dingin lantai hotel prodeo di masa pemerintahan Najib Razak.
Meski demikian, Anwar tetap berjuang. Dari balik jeruji besi, ia membentuk partai dan mengonsolidasi pembentukan koalisi Pakatan Harapan.
Pada 2018, ia menyatukan kekuatan dengan Mahathir untuk menumbangkan rezim Najib. Saat itu, Mahathir dan Anwar menyepakati perjanjian politik.
Mahathir akan menjadi PM terlebih dulu. Setelah dua tahun, Mahathir bakal menyerahkan jabatannya kepada Anwar.
Namun, Mahathir tak kunjung menyerahkan kursinya kepada Anwar, menimbulkan gonjang-ganjing politik. Mahathir akhirnya mundur pada 2020, membuat Anwar kembali tak berdaya.
Tak patah arang, Anwar kembali mengikuti pemilu tahun 2022. Meski sempat terjerumus dalam drama, Anwar akhirnya dilantik menjadi PM Malaysia.
Bagaimana dengan Megawati, apakah akan mengikuti jejak langkah tokoh di atas?
Megawati sendiri dikabarkan akan mengumumkan Calon Presiden pada perayaan HUT PDIP
Mulanya wacana ini disampaikan Co Founder Total Politik Budi Adiputro yang menyinggung soal dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai capres bisa membelah internal PDIP. Menurutnya, ancaman keterbelahan itu tak akan terjadi jika Megawati yang maju sebagai capres.
"Ketika ada fraksi Ganjar dan ada fraksi Puan ya ini bisa membelah partai, bisa membuat partai ini ke depan bisa pincang juga karena keterbelahan. Kenapa nggak disorong ke Bu Mega? Bu Mega secara umur secara konstitusi masih memungkinkan, jadi ketika Bu Mega menjadi opsi maka keterbelahan ini pasti nggak ada. BTL semua, banteng tegak lurus," kata Budi dalam sebuah acara diskusi, Sabtu (7/1/2023).
"Ada negara namanya Amerika Serikat, 2024 nanti kita akan ketemu dua orang kakek-kakek, Gus Choi, kalau nggak ada aral melintang akan ada dua kakek-kakek namanya Presiden Joe Biden, 82 tahun nanti 2024, dan Presiden Donald Trump 78 tahun akan bertarung, berkompetisi menjadi orang paling kuat di muka bumi 2024, umurnya 78 dan 82 ya sama, Bu Mega sepantaran lah, Bu Mega 75 kalau nggak salah 76, tahun ini 76. Masih 75, tahun depan 77, sama lah. 82 tahun Gus Choi itu apakah Amerika kita bilang nggak ada stok anak muda? Kan nggak juga, nah itu imajinasinya, boleh dong," tuturnya.
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyebut ide itu masuk akal, sebab hak konstitusi Megawati masih dapat diakomodir.
"Menurut kami masuk akal. Sangat masuk akal. Karena gini tidak ada yang salah, bahwa beliau yang diberikan kesempatan atau diberikan hak sepenuhnya untuk memutuskan. Apakah dirinya sendiri sebagai ketua umum atau memberikan haknya. Sama seperti tahun 2014 beliau beri haknya pada Pak Jokowi," kata Eriko.
Eriko mengatakan dirinya akan menyampaikan usulan itu ke Megawati. Dia menyebut keputusan diterima atau tidaknya usulan itu sepenuhnya ada di tangan Megawati.
"Ya tadi saya sudah sampaikan kepada kita semua, kepada netizen itu disaksikan semua bahwa tentu usulan dari Mas Budi tadi sebagai Co-Founder Total Politik harus kami sampaikan, karena bagaimana pun juga ini kan usulan dari salah satu anak bangsa yang juga mewakili generasi muda .Tapi apakah ini nanti menjadi keputusan dari beliau atau nggak kita tunggu saja," katanya.
Apabila ini terjadi, fenomena sepuh nyapres tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara lain juga melakukan hal serupa. Bahkan ada mantan Presiden, mantan Perdana Menteri yang kembali maju dalam gelanggang Pilpres, mampu memenangkan pemilihan.
Catatan tim Pantau.com, Senin (9/1/2023), terdapat sejumlah tokoh sepuh dunia, mantan Presiden/Perdana Menteri yang masih ikut dalam Pemilu.
1. Mahattir Muhammad
Pada tahun 2018 sebut saja Mahattir Muhammad. Mantan Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun itu dinyatakan kembali terpilih sebagai perdana menteri Malaysia. Bersama koalisinya, Pakatan Harapan, ia memenangkan pemilihan umum. Ia dipastikan mendapatkan lebih dari 112 kursi parlemen, mengalahkan petahana Najib Razak yang diusung Barisan Nasional.
Saat terpilih Mahattir berusia 95 tahun.
2. Presiden Brazil Terpilih Luiz Inacio Lula da Silva
Yang terbaru adalah Presiden Brazil terpilih Luiz Inacio Lula da Silva. Lula merupakan mantan Presiden Brazil 2003-2010 yang kembali ikut Pemilu.
Luiz Inacio Lula da Silva berhasil mengalahkan petahana sayap kanan Jair Bolsonaro dalam pemilihan presiden Brazil pada Minggu (30/10/2022).
Lula akan menjadi presiden ke-39 Brazil pada 1 Januari 2023 setelah sebelumnya menjabat sebagai presiden ke-35 negara itu.
Selama tak menjabat, Lula pernah dipenjara oleh Presiden Bolsonaro atas tuduhan korupsi dan pencucian uang.
Pada 2019, Lula dibebaskan dari penjara setelah vonis terhadapnya dibatalkan Mahkamah Agung, yang memungkinkan dia untuk mencalonkan diri lagi.
Dengan 99,55 persen suara selesai dihitung, Lula telah unggul 50,88 persen dengan mengumpulkan 60.048.560 suara, menurut data dari Mahkamah Agung Pemilihan.
Sementara itu, Bolsonaro memperoleh 49,12 persen atau 57.976.538 suara.
3. PM Malaysia Anwar Ibrahim
Perjalanan Anwar Ibrahim menuju puncak kekuasaan pemerintahan Malaysia bisa dibilang tak mulus. Ia harus menjalani hukuman tiga kali dipenjara atas berbagai tuduhan termasuk isu asusila oleh lawan-lawan politiknya.
Namun semangat Anwar untuk memimpin Malaysia tidak pudar. 20 tahun ia menanti untuk menjadi PM Malaysia.
Anwar resmi dilantik menjadi perdana menteri Malaysia pada Kamis (24/11/2022) di Istana Negara pada pukul 17.00 waktu setempat.
Ia terpilih menjadi PM baru usai drama di pemilihan umum Malaysia setelah tidak ada pemenang mutlak karena tidak ada satu pun partai atau koalisi yang memegang suara mayoritas.
Menurut konstitusi Malaysia, untuk membentuk kabinet, partai atau koalisi harus mengantongi 112 suara dari total 222 kursi parlemen. Pemegang mayoritas inilah yang berhak memberikan nama calon PM ke raja.
Koalisi pimpinan Anwar, Pakatan Harapan (PH), meraih suara terbanyak dan mengamankan 82 kursi parlemen.
Sementara itu, aliansi Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional (PN), mendapatkan 73 kursi.
Namun setelah bertemu dengan sejumlah tokoh politik, mulai dari koalisi Barisan Nasional hingga para sultan dari sembilan negara bagian, Raja Abdullah akhirnya menunjuk Anwar menjadi PM.
Anwar pun resmi menjadi PM Malaysia setelah penantian dua dekade, tepatnya sejak pertengahan medio 1990-an.
Nama Anwar mulai santer digaungkan menjadi perdana menteri sejak ia menjadi wakil PM di era pertama Mahathir Mohamad memimpin Negeri Jiran.
Namun karena berbagai drama politik lantaran agenda reformasinya, Anwar justru malah menjadi musuh bebuyutan Mahathir.
Mahathir pun akhirnya menjebloskan Anwar ke penjara. Sempat bebas, Anwar kembali merasakan dingin lantai hotel prodeo di masa pemerintahan Najib Razak.
Meski demikian, Anwar tetap berjuang. Dari balik jeruji besi, ia membentuk partai dan mengonsolidasi pembentukan koalisi Pakatan Harapan.
Pada 2018, ia menyatukan kekuatan dengan Mahathir untuk menumbangkan rezim Najib. Saat itu, Mahathir dan Anwar menyepakati perjanjian politik.
Mahathir akan menjadi PM terlebih dulu. Setelah dua tahun, Mahathir bakal menyerahkan jabatannya kepada Anwar.
Namun, Mahathir tak kunjung menyerahkan kursinya kepada Anwar, menimbulkan gonjang-ganjing politik. Mahathir akhirnya mundur pada 2020, membuat Anwar kembali tak berdaya.
Tak patah arang, Anwar kembali mengikuti pemilu tahun 2022. Meski sempat terjerumus dalam drama, Anwar akhirnya dilantik menjadi PM Malaysia.
Bagaimana dengan Megawati, apakah akan mengikuti jejak langkah tokoh di atas?
Megawati sendiri dikabarkan akan mengumumkan Calon Presiden pada perayaan HUT PDIP
- Penulis :
- Fadly Zikry
