Pantau - Presiden Joko Widodo kembali melontarkan sinyal untuk melakukan reshuffle terhadap menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai, hal ini lebih kepada faktor politis ketimbang kinerja para menteri.
"Ini lebih kepada faktor politis ya, apalagi ramainya setelah Nasdem deklarasi Anies sebagai capres," ungkap Ujang saat dihubungi, Selasa (27/12/2022).
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Didesain Menggeser Posisi NasDem, Buntut Capreskan Anies?
Seperti diketahui, di kabinet saat ini ada tiga pos menteri diisi oleh Partai Nasdem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Menurut Ujang, ada kemungkinan posisi tersebut saat ini diincar oleh beberapa partai nonparlemen yang menjadi barisan pendukung Jokowi. Apalagi, lanjutnya, partai nonparlemen hanya mengisi kursi wakil menteri.
"Kalau Perindo dapat menteri, mestinya PBB dan PSI juga dapat, itu koalisi Jokowi yang nonparlemen," jelas Ujang.
Baca Juga: Demokrat Tuding Pernyataan Djarot soal Reshuffle Bentuk Intervensi
Meski demikian, Ujang mengatakan, urusan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden sehingga apapun masih bisa terjadi.
"Mungkin dari Nasdem diganti, karena Nasdem sudah dianggap tidak cocok oleh Jokowi. Itu mungkin saja, atau mungkin saja tidak, tergantung kepentingan politik Jokowi dalam reshuffle nanti," pungkasnya.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menilai, hal ini lebih kepada faktor politis ketimbang kinerja para menteri.
"Ini lebih kepada faktor politis ya, apalagi ramainya setelah Nasdem deklarasi Anies sebagai capres," ungkap Ujang saat dihubungi, Selasa (27/12/2022).
Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Didesain Menggeser Posisi NasDem, Buntut Capreskan Anies?
Seperti diketahui, di kabinet saat ini ada tiga pos menteri diisi oleh Partai Nasdem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Menurut Ujang, ada kemungkinan posisi tersebut saat ini diincar oleh beberapa partai nonparlemen yang menjadi barisan pendukung Jokowi. Apalagi, lanjutnya, partai nonparlemen hanya mengisi kursi wakil menteri.
"Kalau Perindo dapat menteri, mestinya PBB dan PSI juga dapat, itu koalisi Jokowi yang nonparlemen," jelas Ujang.
Baca Juga: Demokrat Tuding Pernyataan Djarot soal Reshuffle Bentuk Intervensi
Meski demikian, Ujang mengatakan, urusan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden sehingga apapun masih bisa terjadi.
"Mungkin dari Nasdem diganti, karena Nasdem sudah dianggap tidak cocok oleh Jokowi. Itu mungkin saja, atau mungkin saja tidak, tergantung kepentingan politik Jokowi dalam reshuffle nanti," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
