Pantau Flash
Jokowi Ingin Turunkan Angka Stunting di Indonesia Jadi 14 Persen
BPS: Neraca Perdagangan November 2019 Defisit 1,33 Miliar Dolar AS
Presiden Jokowi Teken PP Penyediaan Tenaga Teknis di Perdagangan Jasa
Rupiah Melemah Jelang Perilisan Data Neraca Perdagangan
Menteri Edhy: Perizinan Kapal Tangkap Ikan Akan Selesai 1 Jam

Akhirnya Menteri BUMN Hadiri Rapat DPR RI Setelah 4 Tahun Terakhir Absen

Headline
Akhirnya Menteri BUMN Hadiri Rapat DPR RI Setelah 4 Tahun Terakhir Absen Menteri BUMN, Erick Thohir. (Foto: Antara)

Pantau.com - Menteri BUMN, Erick Thohir, tiba untuk menghadiri langsung rapat kerja (raker) perdana dengan DPR RI yang sebelumnya sempat terputus dan tidak dihadiri langsung selama empat tahun terakhir.

Agenda rapat kerja perdana Menteri BUMN dengan DPR RI tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi VI pada Senin (2/12/2019) pukul 10.00 WIB. Terlihat beberapa jajaran dari perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN, seperti Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga serta jajaran dari Hutama Karya, telah hadir di Gedung Nusantara I, Jakarta.

Rapat kerja perdana antara Erick Thohir dengan Komisi VI DPR RI membahas agenda penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Milik negara Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

Baca juga: Ini Alasan Erick Thohir Rampingkan Birokrasi Kementerian BUMN

Sebagai informasi, rapat kerja antara Menteri BUMN dan Komisi VI DPR RI kali ini merupakan rapat pertama kali yang dihadiri langsung oleh Menteri BUMN. Sebelumnya, rapat tersebut selalu diwakilkan oleh Menteri Keuangan selama lima tahun terakhir.

Presiden Joko Widodo menetapkan Erick Thohir menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam susunan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Sebelumnya hubungan komunikasi Menteri BUMN periode sebelumnya dengan Komisi VI DPR sempat terganggu sehingga pada beberapa kali Rapat Kerja DPR dengan Kementerian BUMN diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca juga: Usut Korupsi Mantan Dirut Pelindo II RJ Lino, KPK Panggil 2 Saksi

Pencekalan tersebut bermula dari hasil Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II yang dibentuk oleh DPR RI, pada akhir Desember 2015. Salah satu butir hasil pansus itu merekomendasikan ke Presiden Jokowi agar memberhentikan Menteri BUMN tersebut dari posisi Menteri BUMN dan melarangnya mengikuti segala rapat di DPR.

Belakangan, Komisi VI melunak dan merekomendasikan pencabutan surat pencekalan kepada pimpinan DPR saat itu namun hingga kini belum mendapat respons.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Tatang Adhiwidharta
Category
Ekonomi

Berita Terkait: