Pantau Flash
Sri Mulyani: Global Bergejolak, Sistem Keuangan Indonesia Terkendali
Resmi! Irfan Setiaputra Jadi Dirut dan Triawan Munaf Komut Garuda
Akibat Faktor Teknikal, Rupiah Melemah Jadi Rp 13.685 per Dolar
RI Kecam Israel sebagai Negara Penghambat Perdamaian Timur Tengah
China: Kasus Virus Korona Meningkat Menjadi 440 Orang dengan 9 Kematian

Atur Regulasi, OJK Usulkan UU Fintech Acuan untuk Penegakan Hukum

Atur Regulasi, OJK Usulkan UU Fintech Acuan untuk Penegakan Hukum Gedung OJK (Foto: OJK)

Pantau.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan penyusunan Undang-Undang atau kerangka hukum mengenai financial technology atau fintech dalam rangka penegakan hukum.

"Jadi ke depannya terdapat kebutuhan bagi kita bagaimana membuat undang-undang terkait financial technology," ujar Deputi Komisioner OJK Sukarela Batunanggar di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Dia menjelaskan bahwa usulan undang-undang ini penting karena untuk melakukan penegakan hukum dibutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat serta bagaimana nanti fintech diregulasi. Jadi fintech tidak hanya lagi bersandar pada peraturan-peraturan Bank Indonesia dan OJK.

"Saya kira pada intinya undang-undang itu memuat pertama cakupannya, artinya cakupan bisnis lembaga itu sendiri apakah itu fintech atau lembaga lain yang sejenis. Kedua, kita juga menyusun koridor-koridor, aturan, atau prinsip pokok yang harus dia penuhi seperti perlindungan konsumen, tata kelola, manajemen risiko dan sebagainya," kata Sukarela Batunanggar.

Baca juga: Sri Mulyani Akui Akses Teknologi Digital di Luar Jakarta Masih Rendah

Dia juga menambahkan bahwa undang-undang fintech tersebut juga mengatur otoritas yang berwenang dan mekanisme koordinasi antar instansi terkait.

Selain itu penting juga untuk mendorong ekosistem untuk ekonomi dan keuangan digital ke depan. Dengan demikian, undang-undang ini menjadi sebagai landasan dan juga suatu visi ke depan bagaimana Indonesia mengarahkan perekonomian, keuangan dan industri kepada tiga hal yakni sistem keuangan yang sehat, sistem keuangan yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang bertumbuh tetapi juga inklusif.

Namun deputi komisioner OJK tersebut mengingatkan bahwa sebelum menuju pada usulan undang-undang fintech, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara regulator, pelaku industri dan media untuk melakukan edukasi terhadap konsumen.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Category
Ekonomi

Berita Terkait: