Pantau.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kementerian PPN mengungkap kendala yang paling mengikat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah Regulasi dan Institusi.
Kepala Bappenas/Menteri PPN, Bambang Brodjonegoro mengatakan meski banyak argumen yang menyebutkan penyebab lainnya namun yang disimpulkan paling mengikat adalah regulasi dan institusi.
"Dalam diagnosa yang most adalah regulasi dan institusi tentu ada yang lain di samping pajak infrastruktur dan lain tapi kali ini kita fokus regulasi dan institusi sebagai the most binding constraints pertumbuhan ekonomi," ujarnya saat pemaparan di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).
Baca juga: Mahkamah Agung: Para Pengusaha itu Perlu Kepastian Hukum
Mantan menteri keuangan ini mengungkapkan setidaknya ada tiga hal yang membuat regulasi dan institusi membelenggu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Pertama regulatornya institusinya tertutup, kemudian kualitas institusi masih dianggap kurang, masih dianggap rendah karena korupsi dan inefisiensi dalam birokrasi, dan lemahnya koordinasi antarkebijakan," katanya.
Menurutnya, penting untuk memahami bahwa pembuatan regulasi dan institusi sesuai, tidak lepas dari cepat tidaknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
"Tadi dikatakan bahwa regulasi (Indonesia) kaku dan tertutup, kalau kaku dan tertutup pasti tidak attractive bagi invstastor. Contohnya, ekspor impor dimana nilai Indonesia untuk perdagangan sub komponen tergolong Lebih rendah dibandingkan negara yang peers," paparnya.
Baca juga: Ini Tarif Ojek Online Baru untuk Semua Wilayah di Indonesia
Selain itu kata dia, regulasi yang ada dinilai cenderung tidak memudahkan perdagangan lintas batas. Padahal kata dia, ini merupakan masalah yang serius karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi invetasi ekepor impor.
"Investasi dan ekspor impor butuh cross border untuk menunjang kegiatannya sendiri, terkait itu, rendahnya nilai Indonesia didorong masih tingginya biaya ekspor impor dibandingkan negara peers," ungkapnya.
Jadi menurutnya, penyebab dari regulasi yang kaku muncul high cost economy.
"Kita cuma lebih murah dari Vietnam bahkan hampir sama tapi yang lain-lain, Filipina, India masih dibawah Indonesia," paparnya.
Baca juga: Rasio KPR Terhadap PDB Nasional Lemes, Hanya 2,9 Persen
"Kita bisa lihat akar permasalahannya, Regulasi yang kaku akan muncul high cost Ekonomi maka harus lebih fleksibel adaptif terhadap kebutuhan palku pasar," imbuhnya.
Ditambah lagi kata dia, lemahnya koordinasi antarkebijakan sehingga membuat sulitnya kesinambungan antar lembaga, konstitusi ataupun pemerintah pusat dan daerah.
"Tipikal di Indonesia, lemahnya koordinasi kebijakan, baik antar lembaga pusat daerah, kadang antar konstitusi maupun kadang lebih karena perbedaan persepsi," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
