Forgot Password Register

Demi Bayar Utang Malaysia, Mahathir Bakal Potong Gaji Menteri

Demi Bayar Utang Malaysia, Mahathir Bakal Potong Gaji Menteri Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (Foto: Reuters)

Pantau.com - Sejak mengambil alih kekuasaan pasca kemenangannya di pemilu, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad langsung berupaya memulihkan permasalahan keuangan negara. 

Terlebih dengan melihat kondisi negaranya dengan utang tingkat tinggi melampaui lebih dari satu triliun ringgit (251,5 miliar dolar AS). Ia pun mengumumkan pemotongan gaji 10 persen untuk para menteri di kabinetnya, dalam upaya untuk mengendalikan pengeluaran.

Mahathir mengumumkan langkah tersebut dalam pertemuan kabinet pertamanya yang dihadiri oleh sejumlah menteri yang baru saja disumpah. "Kami prihatin tentang masalah keuangan negara ini," kata Mahathir kepada wartawan setelah pertemuan tersebut, Rabu (23/5/2018).

Baca juga: Ungkap Kasus Najib Razak, Kepala Lembaga Anti-Korupsi Diancam Akan Dibunuh 

Namun, menurutnya kebijakan tersebut tidak akan memaksa pegawai negeri senior lainnya untuk mengikutinya, tetapi dia mengatakan mereka dapat melakukannya jika mereka ingin berkontribusi untuk mengurangi utang negara Malaysia.

Tak hanya itu, Mahathir juga akan berfokus pada penerapan komitmen yang dijanjikan selama kampanye, termasuk menghapuskan pajak barang dan jasa enam persen, yang menurut perusahaan pemeringkat Moody's dapat mempersempit basis pajak dan ketegangan kekuatan fiskal negara tersebut.

Melihat jumlah utang Malaysia yang mencapai sekitar 65 persen dari PDB negaranya, ia tak hanya mengeluarkan kebijakan pemotongan gaji, tapi juga menganjurkan langkah-langkah lain, termasuk membentuk kabinet kecil, merampingkan pemerintah dan memulihkan beberapa aset yang terkait dengan dana negara 1MDB di luar negeri.

Baca juga: Penuhi Panggilan Lembaga Korupsi Malaysia, Najib Dicecar Soal Skandal 1MDB

Bahkan Komisi Angkutan Umum Darat (Land Public Transport Commission) akan dibubarkan, dengan fungsi sebelumnya ditempatkan di bawah kementerian transportasi, sementara beberapa lembaga tidak penting lainnya juga akan dibubarkan.

Sementara dengan proses peninjauan dari beberapa proyek, pemerintah sedang mempelajari mana proyek yang akan dibatalkan dan yang akan dilanjutkan.

Pemerintah sedang meninjau kontrak untuk pencarian penerbangan pesawat MH370 yang hilang. "Jika kami menemukan bahwa itu tidak perlu, kami tidak akan memperbarui (kontrak)," katanya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More