Forgot Password Register

Headlines

Disentil Komnas HAM Soal UU Terorisme, DPR Berikan Balasan

Disentil Komnas HAM Soal UU Terorisme, DPR Berikan Balasan Gedung DPR RI. (Foto: Pantau.com/Fery Heriadi)

Pantau.com - Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme Supiadin Aries Saputra enggan ambil pusing soal penolakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang keberatan dengan disahkannya UU Terorisme. 

"Ya nggak apa-apa. Hak dia (Komnas HAM),  Sekarang ini yang mau kita lindungi ini teroris atau rakyat? Kalau rakyatnya jadi teroris masak mau kita lindungi?," ujar Supiadin.

Meski begitu, Supiadin memastikan  terduga teroris atau pelaku tetap memiliki hak sebagai manusia. Hukum yang akan diterima sesuai dengan sejauh mana ia terlibat dalam aksi teror.

Baca juga: Kata Panglima TNI Soal Koopssusgab, Pasukan Elite Penumpas Teror

"Tetep dia punya hak untuk HAM. Apa itu? Batas hukumannya. Kalau dia tidak terlibat langsung, minimal berapa tahun maksimal berap tahun. Kalau dia terlibat langsung, merencanakan, mempersiapkan itu kan maksimum hukuman mati, minimal dia 20 tahun. Nah itu lah hak yang diberikan kepada dia," papar Supiadin.

Politisi Nasdem itu memastikan UU Terorisme yang baru saja disahkan hari ini, telah mampu merangkul semua kalangan termasuk Pemerintah, DPR, TNI, Polri, masyarakat korban atau bahkan pelaku teror yang semuanya memiliki kejelasan.

"Sudah (mencangkul) semuanya. Makanya UU ini kiranya pencegahan, penindakkan, perlindungan korban dan melindungi setiap warga negara dari pelanggaran HAM," tutupnya. 

Baca jua: Ini Poin-poin Penambahan dalam UU Terorisme

Penting untuk diketahui, UU Terorisme telah diresmikan setelah melalui pembahsan alot yang berlangsung alot hingga 2 tahun lamanya. Deadlock sempat ditemukan antara DPR dengan pemerintah, ataupun dengan sesama anggota DPR.

Hingga tibalah rentetan aksi teror, Mako Brimob, bom-bom di Surabaya, bahkan hingga penyerangan di Polda Riau, semakin banyak yang mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera menuntaskan tugasnya. Berikut juga dengan ultimatum Presiden Jokowi yang memberikan batas waktu hingga akhir Mei, agar rancangan dituntaskan, dengan ancaman Presiden akan keluarkan Peraturan Perundangan (Perppu).

Share :
Komentar :

Terkait

Read More