Forgot Password Register

Headlines

Ditanya Kesiapan Mundur dari Kursi Pimpinan DPR, Taufik: Tidak Usah Terburu-buru

Ditanya Kesiapan Mundur dari Kursi Pimpinan DPR, Taufik: Tidak Usah Terburu-buru Taufik Kurniawan di Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan masih menyandang status Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, padahal ia telah satu bulan menjadi tersangka KPK terkait kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016. 

Saat dikonfirmasi mengenai kesediaan dirinya untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan DPR, Taufik menyatakan dirinya masih berkonsentrasi terhadap proses hukum yang dijalaninya. 

"Barangkali gini, semuanya kan sudah diatur dengan mekanisme dan tata tertib. Saya ikutin tata tertib. Saya masih konsentrasi ke masalah dengan DAK," kata Taufik usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018). 

Baca juga: Kasus Bupati Kebumen: KPK Minta Taufik Kurniawan Ungkap Anggota DPR yang Terima Suap

Taufik juga tidak menyatakan dengan gamblang apakah posisinya di DPR siap digantikan. 

"Ya sesuai dengan mekanisme saja. Tidak usah terburu-buru," ucapnya. 

Status tersangka Taufik Kurniawan diumumkan pimpinan KPK pada 30 Oktober 2018. Namun Wakil Ketua Basaria Pandjaitan menyebut, surat perintah penyidikan atas nama Taufik Kurniawan telah ditandatangani pimpinan KPK sejak 18 Oktober 2018. 

Baca juga: PAN Siapkan 7 Nama Pengganti Taufik Kurniawan di DPR, Siapa Saja?

Taufik ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap sebanyak Rp3,65 miliar terkait dengan perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyebutkan suap tersebut diberikan oleh Bupati Kebumen 2016-2021 Muhammad Yahya Fuad. 

Karena perbuatannya itu, Taufik diganjar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Share :
Komentar :

Terkait

Read More