Pantau.com - Sejumlah kepala daerah tingkat kabupaten maupun provinsi menyatakan dukungannya terhadap salah satu paslon di Pilpres 2019. Namun, dukungan itu dinilai kedua kubu yang bertarung dalam Pilpres itu tak terlalu berpengaruh besar dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.
Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding, adanya sejumlah kepala daerah yang menyatakan mendukung calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo belum tentu masyarakat akan mendukung petahana itu.
"Bahwa belum tentu kepala daerah yang mendukung di pilpres itu otomatis lalu suaranya itu dapat merepresentasi suara kabupaten masyarakat se-kabupaten belum tentu juga," ujar Karding dalam sebuah diskusi bertajuk Dari Pilkada 2015-2018 dan Peta Baru Pilpres 2019 di Hotel Veranda, Jalan Kyai Maja, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2018).
Baca juga: Jokowi Ingatkan Masyarakat Tak Mudah Percaya Isu Hoax
Karding menilai, yang lebih menentukan pasangan calon dapat memenangi Pilpres 2019 itu dapat dilihat dari beberapa faktor yang salah paling kuat yakni kekuatan personalnya.
"Kekuatan personal kemudian strategi campaign dan masifnya pergerakan itu mungkin jauh lebih berpengaruh pada kemenangan pilpres ke depan jangan lupa masif itu termasuk media, media sosial," ungkapnya.
Sementara dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandi, Eddy Soeparno menyetujui apa yang telah dipaparkan Karding terkait dukungan kepala daerah.
Ia kemudian menilai dari sisi lain terkait dukungan kepala daerah yang diberikan untuk pasangan calon yang bertarung di Pilpres 2019, Eddy menilai jika kepala daerah memilih mendukung salah satu paslon di Pilpres 2019 akan menimbulkan banyak mudharatnya.
"Kepala daerah kalo ikut-ikutan mudharatnya banyak. Pertama baru terpilih ya yang mereka lakukan itu harusnya konsolidasi internal dulu supaya bisa fokus mengerjakan tugas-tuga sebagai kepala daerah baru," tuturnya.
Baca juga: Di Hari Ulang Tahunnya, Ini yang Dilakukan Prabowo Bersama Emak-emak
Kemudian yang masalah yang kedua Eddy paparkan, terkait jangka waktu kampanye Pilpres yang panjang. Hal itu menurut Eddy akan membuyarkan konsentrasi kinerja kepala daerah.
"Ini jangka masa kampanye ini panjang 6 bulan, masa 7 bulan itu kita mau jadi timses juga kepala daerah. Oke kita hanya kampanye di hari akhir pekan saja tapi masa sih enggak ada rapat internal masa enggak terbagi fokusnya," tegasnya.
Sementara masalah yang terakhir, menurut Eddy dengan kepala daerah mendukung paslon tertentu pada Pilpres 2019 dinilai akan mencederai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Ketiga masalah ASN, jadi ASN kalau pimpinannya ke kanan itu pasti dia ikut ke kanan. Untuk itu dalam koalisi kami kepala daearah tak diperkenankan menjadi timses," pungkasnya.
- Penulis :
- Adryan N
