Pantau.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang mendorong Baiq Nuril Maknun mengajukan grasi jika upaya peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) ditolak. Fadli menilai pernyataan Jokowi tersebut membuat bangsa malu.
Fadli merasa heran lantaran semestinya pengajuan grasi dapat diajukan jika yang bersangkutan dijatuhi hukuman 2 tahun atau lebih. Sedangkan, menurutnya Baiq Nuril hanya dijatuhi hukuman selama 6 bulan.
"Kalau grasi kan hukumannya kalau sesuai Undang-undang di atas 2 tahun. Jadi menurut saya pernyataan presiden ini menimbulkan kita ya sebagai bangsa malu lah sebenarnya. Bagaimana bisa hal-hal yang sifatnya mendasar aja bisa salah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Baca juga: Baiq Nuril: Terima Kasih Presiden Jokowi yang Telah Mendukung Saya Mencari Keadilan
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menduga bahwa pernyataan Jokowi keluar akibat kesalahan saran masukan dari tim kepresidenannya. Untuk itu, dirinya menyarankan kepada tim kepresidenan Jokowi agar lebih memahami dasar hukum.
"Ini saya kira bukan kejadian pertama ya. Garbage in garbage out. Jadi kalau masuknya A ya keluarnya A seperti itu. Seharusnya memang di tim kepresidenan itu mempunyai tim yang kuat di bidang hukum dan konstitusi. Sehingga presiden itu tidak boleh salah dalam urusan-urusan yang basic seperti ini," pungkasnya.
Baca juga: Pantau Sorot: Baiq Nuril Dilecehkan, Baiq Nuril Dijebloskan ke Penjara
Untuk diketahui, sebelumnya Jokowi menjelaskan proses hukum yang melibatkan Baiq Nuril harus terus dilalui. Mantan Wali Kota Solo itu menyarankan untuk mengajukan grasi kalau hasil PK tidak sesuai dengan keinginan. Ia menyebut proses yang menimpa Nuril masih belum rampung di MA.
"Memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke presiden nah nanti itu bagian saya," ungkap Jokowi.
- Penulis :
- Adryan N
