Pantau Flash
Indonesia Buka Kantor Konsul Kehormatan Pertama di St Christopher dan Navis
Kapten Persija Akui Perubahan Pelatih Pengaruhi Performa Tim
Ada UU Pangan, Pengusaha Tekstil Pertanyakan Kapan Kemunculan UU Sandang
Di Tengah Krisis Boeing, Airbus Malah Tingkatkan Kerja Sama di China
Lebanon Bebaskan Satu Orang yang Dituduh Ingin Ledakkan Bandara Sydney

Fahri Hamzah Minta Investigasi Bom Sibolga Dilakukan Transparan

Fahri Hamzah Minta Investigasi Bom Sibolga Dilakukan Transparan Fahri Hamzah (Foto: Pantau.com/ Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah meminta, polri melakukan investigasi jaringan teroris Sibolga, Sumatra Utara secara transparan. Menurutnya, dalam menangani masalah terorisme ini harus bisa terdeteksi hingga ke akar-akarnya.

“Kita ingin investigasi yang transparan, supaya anatomi dari kejahatan terorisme itu kita baca dari akar-akarnya. Itu yang kita mau dari kepolisian,” ujarnya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019.

Baca juga: Ledakan Bom Sibolga, Jokowi: Tindak Tegas, Terus Menerus Tanpa Henti!

Fahri menegaskan, permintaanya tersebut tidak hanya berlaku untuk tindak pidana terorisme. Akan tetapi juga transparansi harus ditegakan dalam tindak pidana hukum lain.

"Pokoknya dalam hal penegakan hukum aparat harus terbuka semua harus transparan supaya masyarakat juga tahu apa yang sedang terjadi jangan ditutup-tutupi," ungkapnya.

Sementara di lain sisi menurut Fahri hingga saat ini DPR RI masih belum juga membentuk Badan Pengawas untuk melakukan pengawasan untuk upaya pemberantasan terorisme.

Amanat pembentukan dewan pengawas tertuang dalam Pasal 43J UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan UU tersebut, Dewan Pengawas harusnya dibentuk oleh DPR RI. Namun, sejak undang-undang itu disahkan pada Mei 2018 lalu, dewan pengawas belum juga dibentuk.

“Saya kira badan pengawas itu juga harus segera dibentuk. Karena itu adalah amanat dari UU terorisme,” tuturnya.

Kendati begitu, Fahri menegaskan, pembentukan badan pengawas ini kewenangan Komisi III DPR RI karena polri merupakan mitra kerjanya. Katanya, pimpinan DPR hanya menyetujui dengan menadatangani pembentukan badan tersebut.

 Baca juga: Polisi Sebut Istri dan Anak Teroris Sibolga Ledakkan Diri Dalam Kamar

“Itu dari komisi III biasanya. Kami tunggu saja dari komisi III. Segera, bila perlu hari ini saya teken kalau udah datang,” tandasnya.

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Category
Nasional

Berita Terkait: