Pantau Flash
Tim Panahan Fokus Olimpiade 2020 Tokyo Seusai SEA Games 2019
Kemendikbud Sebut UN Akan Diganti Sistem Penalaran
88 Proyek Strategis Nasional Bernilai Rp421,1 Triliun Selesai Akhir 2019
Herry IP: Wahyu/Ade Tidak Jauh Berbeda dengan Marcus/Kevin dan Ahsan/Hendra
Dipermak Vietnam 0-3, Timnas U-22 Indonesia Gagal Raih Emas

JK Sebut Wajar Parpol Koalisi Jokowi Berebut Jatah Menteri

JK Sebut Wajar Parpol Koalisi Jokowi Berebut Jatah Menteri Jusuf Kalla saat berbincang dengan Jokowi (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Pantau.com - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla mengatakan partai politik koalisi dengan suara terbanyak di DPR RI pasti akan mendapat jumlah kursi menteri yang cukup di Kabinet Kerja Jilid II.

"Tentu partai yang mempunyai kursi yang besar juga tentu mendapat di kabinet yang memadai. Tapi kan tentu juga ada aturan-aturan dan kewajarannya," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Soal Calon Menteri Muda Jokowi, Sekjen NasDem Promosikan Anak Surya Paloh

Dengan banyaknya lobi-lobi dari parpol kepada Presiden Jokowi terkait rencana penyusunan menteri di kabinet baru, JK mengatakan hal itu wajar karena tujuan utama dalam politik adalah meraih kekuasaan.

"Jadi memang tujuannya ikut pemilu, capek-capek berkampanye, itu untuk kekuasaan. Kalau pada ujungnya tidak mendapat kursi, ya dia tidak mencapai tujuannya," kata JK.

Sebelumnya, JK pernah mengatakan komposisi menteri di kabinet setidaknya harus terbagi rata dari kalangan parpol pendukung dan profesional. Bahkan tidak sedikit tokoh dari kalangan partai politik adalah pelaku profesional.

Baca juga: NasDem Ingatkan Partai Oposisi Tak Tergoda Kursi Kabinet Jokowi

Keberadaan perwakilan partai politik juga diperlukan di kabinet sebagai menteri, selain juga bekerja di balik kursi parlemen.

"Wajar saja, di mana pun terjadi itu. Kalau parpol itu, disamping mendukung di DPR, juga bekerja bersama di kabinet. Itu wajar saja," kata mantan ketua umum Partai Golkar itu.

Oleh karena itu, JK menilai wajar jika Jokowi memberikan 'jatah' posisi menteri kepada beberapa partai politik koalisi yang telah mendukungnya hingga memenangi Pilpres 2019.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: