Forgot Password Register

Headlines

Kisah Pelarian Eks Bos Lippo, dari Singapura hingga Myanmar

Konpers penyerahan diri eks bos Lippo (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati) Konpers penyerahan diri eks bos Lippo (Foto: Pantau.com/Lilis Varwati)

Pantau.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyebutkan mantan bos Lippo Group Eddy Sindoro selalu berpindah-pindah tempat tinggal hingga ke luar negeri sejak akhir 2016. Saut menjelaskan, pelarian Eddy bermula saat KPK menetapkannya sebagai tersangka pada November 2016 terkait perkara suap pengajuan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Usai ditetapkan jadi tersangka, Eddy sempat dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan. Namun, ia tidak pernah hadir.

Baca juga: Lama Jadi Buron, Eks Bos Lippo Group Menyerahkan Diri ke KPK

"Dari akhir 2016 hingga 2018 ESI (Eddy Sindoro) diduga berpindah-pindah di sejumlah negara di antaranya Bangkok, Malaysia, Singapura, dan Myanmar," kata Saut dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/10/2018). 

Kemudian pada November 2017, Eddy diduga memperpanjang paspor Indonesia di Myanmar. Saut melanjutkan, KPK pun meminta Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM untuk memasukkan nama Eddy ke daftar pencarian orang (DPO) pada Agustus 2018. Lalu pada 29 Agustus 2018, Eddy dideportasi untuk pulang ke Indonesia.

Namun setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, pada hari yang sama, Eddy kembali terbang ke Bangkok, Thailand, yang diduga tanpa melalui proses imigrasi. 

"Kemudian 12 Oktober 2018, pagi hari waktu Singapura ESI menyerahkan diri pada KPK melalui atase Kepolisian RI di Singapura. Sekitar pukul 12.20 waktu Singapura tim membawa ESI ke Indonesia," kata Saut. 

Baru sekitar pukul 14.30 WIB hari ini, Eddy tiba di Gedung KPK Jakarta Selatan. Sesuai prosedur hukum yang berlaku, jelas Saut, Eddy langsung menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. 

Baca juga: Usut Kasus Bupati Malang, KPK Ingatkan Saksi-saksi Bersikap Kooperatif

Dalam kasusnya, Eddy diduga telah menyuap mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution. Suap diberikan melalui orang kepercayaan Eddy, Doddy Ariyanto Supeno sebesar Rp100 juta pada April 2015. Terhadap Edy Nasution dan Doddy Ariyanto, keduanya telah menjalani proses persidangan dan berkekuatan hukum tetap. 

Berdasarkan fakta di persidangan disebut ada pengeluaran uang sejumlah Rp1,5 miliar dari PT Paramount Enterprise, anak perusahaan Lippo. Uang itu dimaksudkan untuk mengakomodasi permintaan revisi redaksional jawaban dari PN Jakarta Pusat untuk menolak pengajuan eksekusi lanjutan Raad Van Justice Nomor 232/1937 tanggal 12 Juli 1940.

Selanjutnya, Edy Nasution terbukti menerima USD50 ribu dan Rp50 juta untuk pengurusan pengajuan peninjauan kembali PT Acros Asia Limiterd (AAL) dari Eddy. Padahal batas waktu pengajuan PK sudah habis.

Dalam perkembangannya, KPK menetapkan pengusaha Eddy Sindoro sebagai tersangka karena diduga memberikan suap kepada Edy Nasution agar peninjauan kembali yang dia ajukan diterima.


Share :
Komentar :

Terkait

Read More