Forgot Password Register

KPK Periksa Wakil Ketua PN Medan Soal Kasus Suap Hakim Ad Hoc Tipikor

KPK Periksa Wakil Ketua PN Medan Soal Kasus Suap Hakim Ad Hoc Tipikor Gedung KPK (Foto: Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Wahyu Prasetyo Wibowo untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tamin Sukardi. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terhadap hakim ad hoc Tipikor PN Medan Merry Purba oleh Tamin.

Selain Wahyu, penyidik juga memanggil hakim Tipikor PN Medan Sontan Marauke Sinaga dan lima orang saksi lainnya. Di antaranya, panitera pengganti PN Medan Oloan Sirait; staf hakim Merry Purba, Winda Amboru BR Gultom; karyawan swasta staf administrasi PT Erni Putra Terari, Sudarni BR Samosir; Karyawan swasta PT Erni Putra Terari, Iwan; dan seorang pengacara Farida.

Baca juga: KPK Panggil Ulang Dirut Pertamina dalam Kasus Suap PLTU Riau-1

"Seluruh saksi tersebut juga akan dimintai keterangan untuk tersangka TS," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).

Kasus suap ini terbongkar ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 28 Agustus 2018 disejumlah wilayah di Medan. Dalam operasi senyap tersebut Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Wahyu Prasetyo Wibowo, panitera pengganti PN Medan Oloan Sirait, dan hakim Tipikor PN Medan Sontan Marauke Sinaga ikut diamankan tim satgas KPK.

Ketiganya juga turut menjalani pemeriksaan di Gedung KPK di Jakarta satu hari setelah OTT.

Dalam kasus ini, tersangka Merry Purba merupakan hakim adhoc Tipikor PN Medan yang tengah menangani sidang perkara korupsi dengan terdakwa Tamin Sukardi. KPK menduga Tamin telah menyuap Merry sebesar 280 ribu dolar Singapura. Suap tersebut dimaksudkan agar Merry mau memengaruhi putusan vonis Tamin.

Pemberian suap tersebut dilakukan melalui perantara seorang panitera pengganti PN Medan Helpandi sebagai tangan kanan Merry. Sementara Tamin menggunakan jasa orang kepercayaannya Hadi Setiawan untuk mengurus pemberian suap tersebut.

Baca juga: Soal Dugaan Intimidasi, KPK Klaim Kantongi Isi Pembicaraan Setnov-Eni Saragih

Sebagai pihak penerima, Merry dan Helpandi disangkakan pasal 12 huruf c atau pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU no. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Tamin dan Hadi dikenakan pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 5 (1) a atau pasal 13 UU no. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More