Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut perdagangan pengaruh dalam pengisian jabatan di kementerian banyak terjadi. Hal itu seperti yang terjadi pada kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur yang melibatkan eks Ketum PPP Romahurmuziy.
"Kalau soal perdagangan pengaruh ini kemungkinannya banyak terjadi di semua kementerian dan lembaga bahkan di daerah. Oleh karena itu kami harap para pejabat publik tidak suka perdagangkan pengaruh untuk tujuan yang bisa berakibat pada benturan kepentingan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Baca juga: KPK Kantongi Bukti Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Rommy
Sebelumnya, KPK menetapkan status tersangka terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kemenag Gresik M. Muafaq Wirahadi.
Rommy, sapaan Romahurmuziy, diduga menerima suap sebanyak Rp250 juta dari Haris dan Rp50 juta dari Muafaq untuk memengaruhi proses seleksi pengisian jabatan Kepala di Kemenag Jatim dan Gresik.
Sebagai Kementerian Agama, Laode berpendapat seharusnya lembaga negara itu memiliki sistem birokrasi paling bersih.
"Kita ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya insan kementerian, Kementerian Agama seharusnya yang paling bersih. Harus menjadi contoh, bahkan menjadi contoh dari KPK sendiri," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK, Jl. Kuningan Mulia, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).
Baca juga: KPK Ingatkan PPP Tak Ikut Campur Kasus yang Menjerat Romahurmuziy
KPK berharap Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin memperbaiki tata kelola Kementerian yang dipimpinnya. Agar lembaga tersebut tak lagi terlibat kasus korupsi di KPK.
"Kita berharap pada Pak Menteri memperbaiki sistem tata kelola di Kementerian Agama itu agar hal sama tidak terulang. Menteri Agama sebelumnya pernah tersangkut juga kasus haji. Kita berharap ini terakhir," ucap Laode.
- Penulis :
- Adryan N
