Pantau Flash
Vokalis Band Rock 'The Cars' Rick Ocasek Meninggal Dunia
Ditugaskan Impor 50.000 Ton Daging Sapi Brazil, 3 BUMN Ini Belum Urus Izin
Thailand Terancam Krisis Ekonomi karena Tuduhan Manipulasi Pemilu
Lahir dengan Koneksi Internet dan Medsos, Gen Z Waspadai Depresi
Fasilitas Kilang Aramco Diserang, Saudi Genjot Pemulihkan Produksi Minyak

Kritisi Bakamla RI, Luhut: Kita Punya Coast Guard Tidak Bagus

Kritisi Bakamla RI, Luhut: Kita Punya Coast Guard Tidak Bagus Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (Foto:Humas Kemenko Maritim)

Pantau.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menilai coast guard atau penjaga laut di Indonesia saat ini kebijakannya tumpang tindih karena berada di sejumlah lembaga seperti TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan lain-lain.

Untuk diketahui, di Indonesia sendiri aturan soal keamanan laut dilakukan oleh Badan Keamanan Laut dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kendati demikian kewenangan Bakamla dinilai juga masih timpang tindih.

"Kita punya coast guard tidak bagus. Tidak ada coast guard kita ini, kenapa coast guard kita atau Bakamla itu organisasi banci, kenapa? kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan, di Ditjen Laut mengenai coast guard itu," ujarnya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019.

Baca juga: Luhut: Indonesia Bisa Terjajah Secara Ekonomi oleh Negara Lain, Jika.. 

Sehingga kata Luhut, sebagai salah satu jalan keluar dari permasalahan tersebut pemerintah saat ini tengah fokus untuk proses harmonisasi perundang-undangan.

"Jadi undang-undang yang presiden perintahkan akan lakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, itu menurut saya sudah benar sekali," katanya.

Baca juga: Luhut: Prabowo Orang yang Sangat Rasional dan Bisa Berpikir Jernih 

Luhut membeberkan, presiden sudah menargetkan harmonisasi aturan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan kedepan.

"Jadi presiden sudah perintahkan dalam 6 bulan selesai harmonisasi peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Share this Post:
Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Reporter
Ratih Prastika
Category
Nasional

Berita Terkait: