Pantau - Komisi I DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Markas Besar (Mabes) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) yang baru, menggantikan gedung lama yang terbakar pada 2024.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan dukungan tersebut saat kunjungan kerja ke Gedung Perintis Kemerdekaan, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 3 Februari 2026.
Kunjungan dilakukan untuk meninjau langsung kondisi markas sementara Bakamla pascakebakaran yang terjadi pada Minggu, 29 September 2024 pukul 06.00 WIB di lantai 6 gedung tersebut, yang saat itu sedang direnovasi.
Gedung itu juga digunakan oleh Komnas Perempuan dan Yayasan Bung Karno, dan dugaan awal penyebab kebakaran adalah korsleting listrik.
Saat ini, Bakamla hanya menempati lantai 1 dan 2 Gedung Perintis Kemerdekaan, sementara operasionalnya tersebar di sejumlah lokasi terpisah.
Kondisi Tidak Ideal, DPR Nilai Urgensi Pembangunan Tinggi
Kondisi ini dinilai tidak ideal bagi lembaga strategis seperti Bakamla yang memiliki mandat utama menjaga keamanan dan keselamatan laut nasional.
Kepala Bakamla RI mengusulkan pembangunan Mabes baru di kawasan Sunter, Jakarta Utara.
Gedung baru tersebut dirancang setinggi 17 lantai, dengan delapan pilar dan 45 fasad sebagai simbol hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.
Utut menegaskan bahwa pembangunan markas Bakamla harus dipertimbangkan dari tiga aspek utama: urgensi kebutuhan, skala pembangunan, dan waktu pelaksanaan.
Ia menyatakan kondisi markas saat ini sudah tidak layak dan sangat mendesak untuk diganti.
"Saya rasa nggak mungkin membiarkan Bakamla yang perannya begitu penting harus berlama-lama di sini. Kita setuju ya? Teman-teman di Komisi I semua setuju ya?" ungkapnya.
Tantangan Pendanaan dan Komitmen Politik
Meski telah mendapat dukungan Komisi I DPR, Utut menyebut tantangan berikutnya adalah meyakinkan Badan Anggaran DPR RI dan Menteri Keuangan.
"Tugas kami berikutnya adalah bertarung, bertarung dalam meyakinkan dengan teman-teman baik di Banggar maupun Menteri Keuangan," ia mengungkapkan.
Menurutnya, rencana pembangunan Mabes Bakamla sejalan dengan prinsip belanja negara yang berdampak luas, seperti yang dicanangkan Kementerian Keuangan.
"Kalau konsep Pak Menteri Keuangan sekarang adalah spending. Nah ini udah masuk dia. Spending ya. Kedua, melibatkan banyak orang. Tenaga kerjanya pasti banyak, masuk dia. Yang ketiga bagian dari memperkuatkan NKRI, masuk lagi. Nah tinggal uangnya ada apa nggak," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dukungan Komisi I diberikan demi kepentingan negara, bukan individu.
"Mudah-mudahan Bakamla nanti di sana adalah Bakamla yang ready terhadap ancaman maupun tekanan lawan maupun apapun yang terjadi di laut kita. Bakamla yang benar-benar melindungi laut kita," tuturnya.
Markas Lama Tak Lagi Layak, Operasional Terpecah
Sejak insiden kebakaran, markas Bakamla di Jalan Proklamasi tidak lagi optimal dan status gedung tersebut hanyalah pinjam pakai dari Kementerian Sekretariat Negara.
Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) sementara kini dipindahkan ke Rawamangun, juga dengan status pinjam pakai dari Pemprov DKI Jakarta.
Sementara itu, kantor eks BRIN di Kalisari Raya yang sempat digunakan, masih menghadapi ketidakpastian status lahan.
Situasi ini dinilai tidak sesuai dengan peran strategis Bakamla sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut nasional.
- Penulis :
- Arian Mesa
