Forgot Password Register

Malaysia Ajukan Mekanisme Peradilan Internasional Terkait Kasus Rohingya

Malaysia Ajukan Mekanisme Peradilan Internasional Terkait Kasus Rohingya Gadis pengungsi Rohingya menerapkan pasta Thanaka di kamp Kutupalong di Cox's Bazar, Bangladesh. (Foto: Reuters/Mohammad Ponir Hossain)

Pantau.com - Malaysia tengah membawa kasus Rohingya ke tingkat internasioanl menyusul usulan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) guna membentuk mekanisme peradilan internasional, kata kantor berita Bernama pada Senin (5 November 2018).

Mekanisme ini diusulkan Malaysia guna mengadili pelaku kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar.

Alhi Hubungan Internasional menilai proposal yang diajukan Malaysia merupakan langkah maju guna menyelesaikan masalah kekerasan terhadap Rohingya. Malaysia tidak lagi menggantungkan diri kepada ASEAN yang terbukti tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut.

"Tahun lalu, Malaysia mendapatkan beberapa jaminan dari Myanmar untuk menyelesaikan masalah selama KTT ASEAN ke 31, namun tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Myanmar," ucap pakar Hubungan Internasional Universitas Sains Malaysia Benny Teh Cheng Guan.

Guan mengatakan, Malaysia harus berbuat lebih banyak untuk masalah Rohingya dan mengangkat kejadian tersebut ke organisasi internasional.

Baca juga: Indonesia Desak PBB Tekan Pemerintah Myanmar Soal Genosida Terhadap Rohingya

Malaysia perlu melihat keluar ASEAN dan berusaha memobilisasi komunitas internasional untuk melihat penderitaan para Rohingya.

Malaysia telah menyuarakan secara lantang di tingkat dunia dalam isu-isu internasional, terutama yang berkaitan dengan Palestina serta perang terhadap ekstremisme dan terorisme.

"Malaysia merupakan salah satu dari 30 negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel karena dukungan mereka untuk Palestina," ucap Guan, seperti yang dikutip Anadolu, Selasa (6/11/2018).

PBB pada Agustus lalu menyeruakan penyelidikan dan penuntutan pejabat militer Myanmar karena genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang terhadap Muslim Rohingya.

Menurut laporan Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB tentang Myanmar, pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran yang dilakukan di negara bagian Kachin, Rakhie, dan Shan harus diperiksa di Pengadilan Pidana Internasional. Laporan tersebut juga menegaskan Panglima Militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing harus dituntut.  

Baca juga: AS Sebut Militer Myanmar Terbukti Lakukan Pembunuhan Massal Terhadap Kelompok Rohingya

Share :
Komentar :

Terkait

Read More