Pantau - Menteri Luar Negeri China Wang Yi menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB masih perlu dipertahankan oleh negara-negara anggotanya serta harus tetap menjadi pusat dalam tatanan global.
Ia menyatakan posisi utama PBB dalam sistem internasional harus dijaga dan tidak boleh dilemahkan.
Wang Yi mengatakan, “Posisi utama PBB harus dipertahankan dan tidak boleh digoyahkan. Peran inti PBB harus diperkuat dan tidak boleh dilemahkan. Meski PBB tidak sempurna, tanpa PBB, dunia ini hanya akan menjadi lebih buruk.”
Pernyataan tersebut disampaikan Wang Yi dalam konferensi pers mengenai kebijakan diplomasi dan hubungan luar negeri China di Beijing.
Konferensi pers tersebut juga menyinggung situasi keuangan dan peran PBB di tengah dinamika politik internasional.
Kritik terhadap Penarikan Kontribusi Amerika Serikat
Wang Yi menilai upaya meninggalkan PBB untuk membangun sistem internasional baru tidak akan memperoleh dukungan luas dari komunitas internasional.
Ia mengatakan, “Meninggalkan PBB untuk membangun sistem lain sendiri, menjalankan seperangkat aturan sendiri, bahkan merangkai berbagai kelompok kecil dan lingkaran kecil, tidak mendapat dukungan rakyat dan juga tidak berkelanjutan.”
Pada Januari 2026, Amerika Serikat menarik kontribusi dari puluhan organisasi internasional termasuk 31 badan PBB.
Beberapa badan tersebut antara lain UNESCO, WHO, dan Dewan HAM PBB.
Penarikan kontribusi tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengakhiri pendanaan dan keterlibatan pembayar pajak Amerika dalam entitas yang dianggap memajukan agenda globalis di atas prioritas Amerika Serikat.
Keputusan tersebut berdampak pada kondisi keuangan serta efektivitas lembaga-lembaga di bawah PBB.
Dorong Reformasi Tata Kelola Global
Wang Yi juga menyampaikan bahwa China sebelumnya telah mengajukan Inisiatif Tata Kelola Global.
Inisiatif tersebut mendorong reformasi sistem tata kelola global agar PBB dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi internasional.
Salah satu tujuan reformasi tersebut adalah meningkatkan hak bicara dan keterwakilan negara-negara Global South dalam sistem internasional.
Wang Yi mengatakan, “PBB perlu lebih banyak mencerminkan tuntutan sah negara-negara berkembang yang luas, dengan tujuan membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan rasional.”
Ia menyatakan China sebagai salah satu negara pendiri PBB berkomitmen menjaga tujuan organisasi tersebut serta memahami harapan negara-negara Global South sebagai negara berkembang terbesar.
Menurutnya, Organisasi Kerja Sama Shanghai dan mekanisme BRICS menjadikan kepatuhan terhadap Piagam PBB sebagai pedoman utama.
Wang Yi mengatakan, “Marilah kita bersama-sama membangkitkan kembali PBB menjaga PBB dan memperkuat PBB.”
Inisiatif Tata Kelola Global yang diajukan Presiden China Xi Jinping disebut telah memperoleh dukungan dari lebih dari 150 negara serta organisasi internasional.
Sebagai tindak lanjut, dibentuk Kelompok Sahabat Tata Kelola Global di Markas Besar PBB di New York dan Jenewa.
Banyak negara terutama dari kelompok Global South telah bergabung dalam kelompok tersebut.
Wang Yi menyebut keberhasilan inisiatif tersebut didukung oleh lima gagasan utama yaitu kesetaraan kedaulatan, supremasi hukum internasional, multilateralisme, berpusat pada manusia, dan berorientasi pada tindakan.
PBB Hadapi Krisis Keuangan
Sementara itu pada Februari 2026 Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyampaikan bahwa organisasi tersebut tengah menghadapi krisis keuangan.
Krisis tersebut terjadi karena banyak negara anggota belum membayar iuran kepada PBB.
PBB disebut berpotensi kehabisan dana pada Juli 2026 akibat tunggakan sebesar 1,568 miliar dolar AS.
Jumlah tunggakan tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Amerika Serikat merupakan penyumbang terbesar anggaran PBB dengan kontribusi sekitar 22 persen.
Namun Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat tidak memenuhi potensi besarnya dalam organisasi tersebut dan mengkritik PBB karena dianggap gagal mendukung upaya perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat.
Amerika Serikat juga tidak membayar kontribusi dalam anggaran reguler PBB pada 2025 dan hanya memberikan sekitar 30 persen dari pendanaan yang diharapkan untuk operasi penjaga perdamaian.
António Guterres menyatakan bahwa PBB pernah menghadapi krisis keuangan sebelumnya namun kondisi saat ini berbeda.
Ia menegaskan integritas seluruh sistem PBB bergantung pada kepatuhan negara-negara anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran kontribusi mereka.
Guterres juga menyebut sekitar 77 persen dari total utang anggota telah dibayarkan pada 2025.
- Penulis :
- Gerry Eka
