Pantau.com - Malaysia, dalam tempo 2005-2014, mengalami kerugian negara negara kira-kira 1,8 triliun Ringgit Malaysia atau setara Rp6,141,240 triliun, yang mengalir secara tidak sah dan ditinggalkan oleh Pemerintah Barisan Nasional (BN) berdasarkan laporan Global Financial Integrity (GFI).
Menteri Perekonomian Malaysia, Dato' Seri Mohamed Azmin Ali mengemukakan hal itu pada Pekan Anti Korupsi Nasional (NACP) 2019- 2023 yang diresmikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad di Putrajaya Convention Center, Selasa (29/1/2019).
"Pekan Anti Korupsi Nasional merupakan satu detik bersejarah karena pekan ini merupakan penterjemahan aspirasi rakyat Malaysia yang memimpikan sebuah negara yang bersih, jujur dan bebas dari korupsi," katanya.
Baca juga: Polisi Australia Gagalkan Penyelundupan Heroin dari Malaysia Senilai Rp1 Triliun
NACP dinyatakan sebagai bukti komitmen pemerintah pimpinan Pakatan Harapan untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran uang terjadi dan bahwa penghematan dari penyelewengan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan negara.
"NACP telah menggariskan enam strategi dan 115 inisiatif yang terangkum dalam pengelolaan pemerintahan yang baik, integritas dan anti-korupsi," katanya.
Baca juga: Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah Dipilih sebagai Raja Baru Malaysia
Komisi Malaysia untuk pemberantasan korupsi, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), bertindak sebagai badan pemimpin bagi pelaksanaan NACP sedangkan Pusat Pemerintah, Integritas dan Anti Korupsi Negara (GIACC) akan memantau dan menilai keberhasilan dan pencapaian pekan tersebut.
"Kementerian Perekonomian bersedia memberikan komitmen sepenuhnya dalam melaksanakan strategi dan inisiatif yang telah digariskan," katanya. NACP, ujar dia.
Hal itu sekaligus memperlihatkan bukti kesungguhan pemerintahan pimpinan Pakatan Harapan dalam membentuk ekosistem yang akan memerangi segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk generasi akan mendatang.
- Penulis :
- Widji Ananta
